bakabar.com, BANJARBARU – Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, memiliki permintaan khusus kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Demi mengendalikan inflasi, TPID diminta menguatkan sistem supply chain atau penyediaan barang.
Kemudian semua regulasi terkait pengendalian inflasi, harus terintegrasi untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas.
“Semua langkah harus terintegrasi dan dipetakan. Kemudian sistem saling memenuhi dan kekurangan bisa dipasok kabupaten tetangganya,” jelas Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Mahligai Pancasila, awal pekan tadi.
Untuk pengendalian inflasi, diperlukan beberapa inovasi, terutama kalau terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa sepanjang Ramadan.
“Kalsel memang terkendala arus distribusi akibat banjir. Alhamdulillah beberapa jembatan segera rampung, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa yang berpengaruh terhadap inflasi,” papar Safrizal.
Tercatat sepanjang Maret 2021, Kalimantan Selatan mengalami inflasi 0,09 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) 107,24.
Tiga daerah yang mempengaruhi inflasi di Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin dengan 0,59 persen, Tabalong 0,03 persen dan Kotabaru 0,09 persen.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Amanlison Sembiring, menjelaskan kerjasama antar daerah menjadi salah satu strategi menekan laju inflasi.
“Juga bisa dilakukan dengan peningkatan produksi, operasi pasar dan pengawasan intensif bersama pihak terkait terhadap ketersediaan stok,” papar Amanlison Sembiring.
“Untuk ketersediaan pasokan, pemerintah dapat meningkatkan perluasan lahan dan didukung kelancaran jalur distribusi,” tandasnya.
