bakabar.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengungkapkan alasan minimnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyerap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu alasannya, secara kualitas, produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM masih belum layak.
Untuk itu kualitas dari produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Ketika kualitas dan kuantitas bisa terjaga, maka peluang untuk masuk ke sistem rantai pasok, baik nasional maupun global menjadi lebih mudah.
"Memang UMKM ini dari segi produk mungkin dianggap belum layak masuk ke dalam pengadaan barang, terutama di BUMN ataupun di perusahaan swasta," kata Bhima kepada bakabar.com, Kamis (6/7).
Tak hanya itu, Bhima turut menyoroti masalah lainnya yang kerap dihadapi oleh para pelaku UMKM. Persolan itu adalah terbatasnya modal. Selama ini, suku bunga pinjaman untuk modal usaha masih tergolong tinggi, akibatnya pelaku UMKM enggan untuk mengaksesnya.
Baca Juga: Agar Maju dan Berkembang, Kemendag Siap Dampingi Pelaku UMKM Pemula
"Suku bunga pinjaman mahal, syaratnya mungkin cukup rumit, sehingga UMKM akhirnya mundur ketika harus ikut dalam pengadaan barang. Apalagi dalam kuantitas yang cukup besar karena butuh modal," papar dia.
Sementara itu, lanjut Bhima, pemasukan yang didapat oleh para pelaku UMKM terbilang minim. Terlebih, ketika mereka dilibatkan dalam pengadaan barang, baik untuk kebutuhan pemerintah maupun swasta, pembayarannya relatif lama.
Karenanya, kata Bhima, para pelaku UMKM enggan untuk masuk ke dalam off taker dengan skala besar sehingga lebih berfokus ke skala kecil. Pembayaran yang terlalu lama dianggap menyulitkan pelaku UMKM karena mereka membutuhkan perputaran modal yang cepat.
"Ini juga dari BUMN lah, kan kemarin banyak kejadian UMKM yang collapse karena BUMN-nya pembayarannya telat," tegasnya.
Baca Juga: Inabuyer Expo 2023, MenKopUKM: Akselerasi UMKM ke Rantai Pasok Industri
Sebagai informasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan, dari ratusan BUMN yang ada, ternyata baru sedikit yang turut berpartisipasi sebagai off taker dari produk UMKM.
Sejauh ini, jumlah UMKM yang berhasil masuk ke rantai pasok industri baru sebesar 7%. Menurutnya, partisipasi BUMN harus lebih ditingkatkan mengingat pelaku UMK di tanah air, jumlahnyajauh lebih besar daripada itu.
