bakabar.com, BANJARMASIN - Pansus III bidang Pembangunan dan Infrastruktur bersama Stakeholder bertandang ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/4/2023).
Kedatangan DPRD Kalsel untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta mencari masukan-masukan dalam menyusun rekomendasi LKPj DPRD.
Pimpinan rombongan, H Gusti Abidinsyah mengatakan tujuan kunjungan Pansus III agar dapat menggali informasi dan saran-saran serta masukan yang sangat luar biasa berkaitan LKPj Kepala Daerah TA 2022.
"Kami melihat ada beberapa poin penting yang dapat diambil, pertama ditekankannya masalah koordinasi yang harus selalu ada integritas sehingga terintegrasi antara kabupaten/kota serta provinsi. Persoalan ini kadang-kadang mudah dikatakan tetapi bagaimana agar hal itu juga bisa diimplementasikan ke bawah,” ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan untuk adanya sinergitas kabupaten/kota bersama Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal membangun sebuah daerah yang sangat luar biasa penduduknya sekitar 50 juta lebih.
"Ternyata ada aturan-aturan main yang luar biasa lagi yang dipakai oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama DPRD Provinsi Jabar adalah berusaha untuk memberikan bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota," tambahnya lagi.
Abidinsyah berharap dengan adanya pertemuan dengan pansus LKPj Jabar ini ke depannya nanti stecholder terkait bisa mengkaji lagi untuk menjadi rujukan atau acuan bagi pemerintah daerah kalsel nantinya.
“Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini, bisa kita coba terapkan di Provinsi Kalimantan Selatan agar LKPj ini bisa lebih sempurna, lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Ketua Pansus LKPj Jawa Barat, H Jajang Rohana mengungkapkan pihaknya sampai saat ini masih membahas LKPj Gubernur yang sudah memberikan nota laporan pertanggungjawabannya.
"Yang pada intinya antara DPRD dengan Pemerintah daerah adalah mitra jadi sama-sama terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Dan kita juga punya fungsi kontrol dalam LKPj ini sejauhmana semua program yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu berjalan baik atau tidak. Dan kita memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk hal-hal yang belum tercapai atau kurang bagus agar bisa diperbaiki di tahun berikutnya," jelasnya.
Turut serta dalam kunjungan ini, yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Permukiman.
