bakabar.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menggelar pembahasan Raperda Kabupaten Tabalong soal penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel. Kajian regulasi ini dilakukan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Zoom Meeting, Selasa (18/11/2025).
Rapat dipimpin Perancang Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Kalsel, Eryck Yulianto, dan diikuti Kabag Hukum Setda Tabalong, Norma Zahriati, perwakilan Bank Kalsel, serta Tim Perancang dari Kanwil. Diskusi berjalan intens dengan fokus pada penyempurnaan substansi Raperda, mulai dari dasar hukum penyertaan modal, rincian nilai yang akan disetor, hingga mekanisme pengawasan pemerintah daerah.
Kepala BPKAD Tabalong, Husin Ansari, yang turut hadir, menegaskan pentingnya regulasi ini. Menurutnya, penguatan permodalan Bank Kalsel akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Tabalong.
“Penyertaan modal ini bukan sekadar kewajiban administrasi. Ini strategi memperkuat fondasi perbankan daerah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,” tegas Husin.
Dalam pembahasan, Tim Perancang Kanwil Kemenkumham juga memberikan sejumlah catatan, seperti kejelasan bentuk penambahan modal, mekanisme penganggaran APBD, serta aturan mengenai pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah dalam RUPS Bank Kalsel.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan proses harmonisasi dan finalisasi draft Raperda sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama Pemkab Tabalong dan DPRD.
Kanwil Kemenkumham Kalsel menegaskan komitmennya memastikan setiap produk hukum daerah tersusun sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat langsung bagi penguatan ekonomi daerah.
