bakabar.com - BANJARMASIN - Pemerintah pusat memastikan Kalimantan Selatan (Kalsel) tak masuk daftar rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), istilah baru pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kendati demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel tetap was-was dengan regulasi tersebut. Mengingat, masih belum ada sikap resmi dari pemerintah daerah.
"Kita pasti was-was dengan rencana kebijakan ini," ucap Wakil Ketua Umum APINDO Kalsel, Salim Fahri kepada bakabar.com, Kamis (7/1) siang.
Sejauh ini, kata dia, kondisi perekonomian Kalsel sudah mulai membaik. Hal itu terbukti dengan bergeliatnya sektor usaha seperti perhotelan, kuliner, dan mebel.
"Kondisi ekonomi saat ini sudah cukup membaik dibandingkan beberapa bulan lalu," katanya.
Sedangkan sektor usaha yang masih terpuruk yakni biro perjalanan atau travel.
"Misal seperti Travellindo. Kantornya sudah 2 bulan tutup karena tidak ada kepastian terkait keberangkatan umrah dan haji," bebernya.
Jika memang diterapkan, dia berharap pemerintah daerah benar-benar mengkaji kebijakan tersebut dengan melihat segala macam aspek, termasuk ekonomi.
"Ini harus dilihat dari semua aspek. Jangan diterapkan semua wilayah seperti PSBB kemarin," pungkasnya.
