bakabar.com, BANJARBARU - Pemprov Kalsel mendukung pelaksanaan Blended Finance Model (BFM) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dukungan langsung disampaikan Gubernur H Muhidin ketika membuka Konsolidasi Kickoff Project Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Inisiasi Pembiayaan Campuran untuk Social Forestry Enterprises di Banua.
Muhidin mengapresiasi kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Borneo Institute yang telah menginisiasi program tersebut.
Menurutnya, perhutanan sosial tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
"Kami sepenuhnya mendukung berbagai upaya yang mendorong kelompok usaha perhutanan sosial agar semakin produktif, memiliki kelembagaan yang kuat, serta mampu mengakses sumber pembiayaan yang berkelanjutan," papar Muhidin.
BFM di Kalsel menyasar delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengembangan komoditas unggulan, jasa lingkungan, hingga upaya mitigasi risiko bencana dan konservasi kawasan.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, menjelaskan program BFM merupakan model pendanaan campuran yang diterapkan untuk mendukung perhutanan sosial dan tata kelola lingkungan berkelanjutan.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPDLH, dan Global Green Growth Institute (GGGI), dengan Yayasan Borneo Institute sebagai lembaga perantara pelaksana kegiatan.
"Kalsel menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk BPDLH untuk menerima dana hibah BFM bersama tujuh provinsi lainnya," jelas Fathimatuzzahra.
Delapan KUPS yang menjadi sasaran program adalah Dadaringan, Batu Kura, Wisata Gunung Birah, Agroforestry Gunung Birah, Gunung Batuah, Bukit Sapu Angin, Lestari dan MPG Suka Maju.
Program tersebut melibatkan sekitar 163 anggota penerima manfaat langsung dengan kegiatan utama berupa peningkatan produksi komoditas unggulan seperti agroforestry, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.
Termasuk mitigasi risiko bencana melalui rehabilitasi tapak, konservasi tanah dan air, vegetasi pelindung, hingga penataan tata air gambut.
Adapun dukungan anggaran untuk delapan KUPS tersebut mencapai Rp14,573 miliar yang dialokasikan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan produktivitas areal perhutanan sosial, serta penguatan kapasitas usaha.
"Semoga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," harap Fathimatuzzahra.
