bakabar.com, BANJARBARU – Komisi V DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) bertandang ke Dinas Pendidikan Kalsel dalam rangka studi banding guna mencari masukan dan informasi soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, Kamis (25/7).
“Kami ingin melihat atau mengetahui sejauh mana Kalsel hingga dapat mengatasi persoalan masalah penerimaan siswa secara zonasi,” ujar Ketua Komisi V DPRD Kalbar Markus Amid.
Permasalahan PPDB di Kalbar dikarenakan sistem zonasi yang tidak fleksibel juga adanya ketimpangan jumlah antara sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
“Zonasi di Kalbar per kecamatan dan per jalan, sehingga banyak masalah. Contohnya ada anak yang rumahnya di belakang sekolah tetapi tidak bisa masuk ke situ karena perbedaan jalan,” paparnya.
Kata dia, di Kalbar sendiri jumlah SMA lebih sedikit dibandingkan jumlah SMP. Apalagi dengan adanya sistem zonasi, sehingga menyebabkan tidak tertampungnya para murid yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Kalsel dilihat memiliki kesamaan dalam hal permasalahan namun dapat mengatasinya dengan baik.
Dengan studi banding ke Kalsel, pihaknya akan segera membuat penambahan sekolah baru untuk SMA di Kalbar dan tidak lagi kaku dengan sistem zonasi.
“Dari diskusi tadi, kami dapat banyak hal, sangat memberi masukan untuk mengatasi masalah zonasi di Kalbar,” ujarnya mengakhiri.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Yusuf Effendi, dulu memang sempat ada masalah PPDB dengan sistem zonasi di Banjarmasin dan solusinya adalah dengan penggabungan empat kecamatan menjadi 3 zonasi.
“Sistem zonasi ini bertujuan untuk memudahkan, dan tahun ini berjalan dengan lancar, walaupun pasti ada masalah tetapi bukan masalah yang berarti,” ujarnya menjelaskan.
Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Fariz Fadhillah
