bakabar.com, BANJARBARU - Inflasi di Kalimantan Selatan diklaim terkendali. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin, dalam rakor virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam rakor dibahas soal kenaikan harga ikan segar, pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis DTSEN Versi 3, dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), posisi inflasi Kalsel yang sebelumnya berada di peringkat 6 tertinggi nasional, turun ke peringkat 12 dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,09.
"Inflasi Kalsel sudah turun ke peringkat 12 dari 6 tertinggi secara nasional," jelas Rusma.
Sementara Kepala Biro Perekonomian, Eddy Elminsyah Jaya, menjelaskan komoditas ikan segar di Kalsel yang sempat menjadi perhatian nasional dan masih berada dalam kategori aman.
Hal itu terlihat dari peta geospasial inflasi yang menempatkan Kalsel di zona hijau. Meski demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta terus memantau harga pangan bergejolak (volatile food).
Termasuk diminta menggelar gerakan pasar murah maupun operasi pasar secara berkelanjutan guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi.
Biro Perekonomian juga telah meluncurkan Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi–Kalsel Bekerja untuk mendeteksi potensi lonjakan harga dan ketersediaan pasokan secara dini.
Sistem yang dikembangkan bersama BPS tersebut diharapkan menjadi acuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota dalam mengambil langkah intervensi secara cepat dan tepat.
Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan rakor pengendalian inflasi rutin dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat serta memastikan stabilitas pasokan di seluruh daerah.
