bakabar.com, BANJARMASIN - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terancam tidak menyerap anggaran Rp 1,5 miliar.
Anggaran sebanyak tersebut diperoleh dari hasil rapat badan anggaran DPRD Kalsel yang disetujui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Rahman beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin mengatakan bahwa Rp 1,5 miliar itu diperuntukkan untuk biaya operasional tim pengarah KONI Kalsel di Porprov XI.
Keputusannya sesuai arahan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dari Rp 10 miliar yang disiapkan untuk Porprov Kalsel.
“Itu (Rp 1,5 miliar) bentuknya bukan gelondongan, harus melalui sebuah proposal atau rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan ke KONI HSS, karena yang menerima Rp 10 miliar itu KONI HSS,” ujarnya.
Luthfi mengatakan kabar terkininya dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk tim pengarah KONI Kalsel belum tersentuh.
Jadinya, bagi Luthfi bahwa KONI HSS hanya bisa menghabiskan biaya Rp 8,5 miliar dalam melaksanakan Porprov Kalsel.
“Kalau pun dana 1,5 miliar tidak digunakan tim pengarah KONI Kalsel, tapi tak bisa serta-merta dipakai KONI HSS, karena yang namanya dana hibah itu sesuai proposal,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa dana hibah pemerintah tidak boleh diperuntukkan untuk kegiatan dil uar proposal.
“Kalau tidak, itu bisa dijadikan temuan,” ucap politisi Partai Gerinda ini.
Andaikan ingin dipakai, Luthfi mengatakan bahwa harus berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kalsel untuk menentukan nasib anggaran Rp 1,5 miliar.
“Kalau Rp 1,5 miliar itu tidak dapat digunakan KONI Kalsel, artinya KONI HSS harus mengembalikan sisanya Rp 1,5 miliar yang tak digunakan,” tekannya.
Apalagi, lanjut Luthfi bahwa tim pengarah KONI Kalsel dikabarkan mundur sehingga anggaran Rp 1,5 miliar menjadi tak bertuan.
“Harus kembali ke kas daerah, seperti itu,” tuturnya.
Menurutnya semua permasalahan dana Rp 1,5 miliar tersebut dampak dari kesalahpahaman atau miss komunikasi terkait dana sebesar Rp 10 miliar untuk Porprov Kalsel di HSS.
Dana yang sejatinya dari KONI Kalsel itu harus diserahkan ke KONI HSS, bukan ke Sekdaprov Kalsel.
“Karena itu sifatnya kegiatan, jadi harus disampaikan ke KONI HSS, sehingga tim pengarah dari KONI Kalsel bisa bekerja,” pungkasnya.
