bakabar.com, BANJARMASIN – Jumlah orang dengan HIV dan AIDS (ODHIV) di Kalsel terus meningkat. Data yang tercatat hingga 30 Agustus 2021 sudah ada 3319 penderita HIV/AIDS.
Dari data tersebut, Kota Banjarmasin mendominasi dengan menyumbang 2.514 kasus atau sebesar 75 persen dari total kasus yang ada di Kalsel.
Penambahan kasus HIV/AIDS di ibu kota provinsi Kalsel ada 15 sampai 20 kasus per 2020 lalu dan paling banyak terjadi di usia produktif yaitu 20 sampai 29 tahun.
Meningkatnya jumlah ODHIV ini ditengarai akibat minim perhatian dari pemerintah.
Ironisnya lagi, Komisi Penanggulangn AIDS (KPA) Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 sudah tidak berfungsi.
Hal ini dinilai cukup mempengaruhi proses koordinasi penanggulangan HIV/AIDS di Kalsel. Mengingat, selain ibu kota provinsi, Banjarmasin juga memiliki basis terbanyak dalam total koalisi peduli HIV/AIDS.
"Hal ini tentu memengaruhi proses koordinasi penanggulangan HIV/AIDS, antara pemerintah, organisasi pendamping dan penjangkau ODHIV," kata Perwakilan Koalisi Peduli HIV/AIDS di Kalsel, Siti Jubaidah.
Menurutnya, Pemda perlu memprioritaskan penanggulangan HIV/AIDS dalam kebijakan pembangunan daerah serta menyediakan alokasi anggaran yang memadai.
Selain itu, KPA Banjarmasin perlu kembali diaktifkan dengan memastikan keterwakilan setiap pemangku kebijakan, termasuk LSM maupun organisasi berbasi HIV/AIDS.
Dia menilai pemerintah juga perlu memastikan ODHIV dapat mengakses bantuan sosial di masa pandemi.
Kemudian, mendekatkan layanan ARV pada Fasyankes Tingkat I (PKM), untuk memudahkan ODHIV dalam mengakses layanan ARV.
"Lalu, mencegah terjadinya Lost To Follow Up, menggiatkan upaya kampanye dan pendidikan untuk mengikis stigma dan diskriminasi pada ODHIV," ujar Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Kalsel ini.
