bakabar.com, BANJARMASIN – Pembelajaran tatap muka akan digelar pada Januari 2021. Tak sedikit pihak khawatir akan munculnya klaster sekolah dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Guna mencegah penularan, Kemendikbud mengizinkan sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dipergunakan dalam pembiayaan rapid test.
Namun, hal itu disorot oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin.
“Kembali ke sekolahnya. Apakah dia ingin rapid semua siswa yang ada. Tentu sangat banyak dan biaya sangat besar,” ucap M Syaripuddin, dalam webinar bertema “Sekolah Tatap Muka : Apa dan Bagaimana” bersama Klinik Kinibalu, Jumat (28/11) sore.
Penyelenggaraan rapid test sejauh ini bukan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan belajar tatap muka. Namun dia mengimbau agar sekolah tidak menjadikan rapid test sebagai ladang bisnis.
“Kalau dilakukan rapid test, saya yakin akan jadi bisnis lagi di sekolah. Seperti di bandara, sekarang jadi momok,” tuturnya
Untuk itu, dia meminta kesadaran orang tua maupun siswa dalam melakukan pemeriksaan secara mandiri. Apabila memiliki gejala atau komorbid agar tidak memaksakan untuk ikut dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka.
“Dari edaran awal, kalau sekolah ingin tatap muka harus memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi kembali ke kesadaran masing-masing, apabila ada gejala atau lainnya dia tidak akan masuk sekolah,” imbuh Bang Dhin.
Sebelumnya, Kemendikbud telah mengizinkan sekolah menggunakan dana BOS untuk melakukan rapid test bagi peserta didik maupun guru. Sepanjang, penyediaan anggarannya memenuhi.
“Ini kepala sekolah yang menentukan. Karena tidak semua sekolah punya persediaan dana BOS yang cukup,” ucap Dirjen PAUD Dasmen, Jumeri, dalam Bincang Sore bersama kemendikbud belum lama ini.
