bakabar.com, BANJARMASIN – Pertamina sudah melebihi jatah elpiji 3 kilogram (kg), namun kelangkaan gas subsidi masih saja mendera warga di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin.
Lantas apa faktor utamanya?Pertamina mengklaim bukan karena kuota, melainkan infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir.
“Distribusinya tersendat. Bahkan tak hanya elpiji 3 kg saja yang terhambat, yang bright gas atau pun 12 kg itu juga tersendat,” kata Sales Branch Manager Rayon V Pertamina Kalsel-Kalteng, Ayub usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Banjarmasin, Rabu (24/2).
Ayub turut memastikan kuota gas elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banjarmasin aman.
Bahkan suplai yang diberikan oleh Pertamina sebut dia jauh lebih besar daripada kebutuhan masyarakat kategori miskin di Kota Banjarmasin sendiri.
“Untuk Kota Banjarmasin kita suplai 17.000 tabung setiap harinya. Itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kepala keluarga kategori miskin yang terdata oleh Pemda,” katanya.
Terputusnya infrastruktur diakibatkan banjir beberapa waktu lalu menyebabkan distribusi dari Depot Mini Gas di Jembatan Barito ke SPPBE di kabupaten atau kota di Kalsel terpaksa lewat Landing Craft Tank (LCT).
Sementara, pantauan Antara, mobil tangki pengangkut gas elpiji tidak bisa melewati Jalan Gubernur Syarkawi yang rusak parah, dan belum berfungsinya Jembatan Kayu Tangi yang sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di sisi lain, armada LCT yang mengangkut mobil gas juga harus menunggu air surut dan pasang di Muara Sungai Barito.
Pemkot Banjarmasin sementara ini baru memiliki solusi jangka pendek. Yakni, meminta pemerintah provinsi untuk membuka Jembatan Alalak khusus untuk kendaraan pengangkut elpiji.
“Hiswana Migas juga sudah mengajukan permintaan ke Pemprov Kalsel,” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Rusdi Aziz, dijumpai baru tadi.
Sementara, pihaknya sudah meminta ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Kalsel.
“Sisanya tinggal menunggu dari kementerian terkait untuk membuka jembatan di Alalak,” lanjutnya.
Rusdi berharap izin tersebut secepatnya keluar. Sehingga suplai gas elpiji ke Kota Banjarmasin kembali lancar.
Sementara untuk memastikan gas elpiji subsidi sampai ke tangan masyarakat kategori miskin, pihaknya akan segera menggelar razia.
“Kita akan lakukan razia atau sweeping pedagang eceran, kemudian juga di restoran,” katanya.
Razia akan dilakukan segera setelah gas elpiji 3 kg sudah tidak langka lagi.
“Karena kalau saat ini kita razia, memang gasnya sedang tidak ada di mereka,” katanya.
Sebagai sanksi, pihaknya akan menyita tabung gas 3 kg para pengecer. Untuk restoran, terlebih dahulu akan diminta untuk menukar tabung gas 3 kg dengan ukuran 5 kg atau 12 kg.
Jika masih bandel, bakal ada hukuman denda uang Rp50 juta dan pidana kurungan 3 bulan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008.
Penyelewengan Kartu Kendali
Rapat dengar pendapat antara DPRD Banjarmasin, Pertamina, dan Pemkot Banjarmasin. bakabar.com/Riyad
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Hariyadi meminta Pemkot Banjarmasin segera mengatasi kelangkaan elpiji subsidi. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan pemerintah.
Pertama, Faisal mendorong Pemkot Banjarmasin segera mengeluarkan larangan penjualan gas elpiji subsidi di tingkat pengecer.
“Kita akan bersurat kepada pimpinan DPRD Banjarmasin agar mendorong wali kota Banjarmasin untuk menerbitkan Perwali terkait larangan penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, yang harus dilakukan Pemkot Banjarmasin adalah update data masyarakat kategori miskin.
“Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin, tapi karena pandemi yang berkepanjangan, ditambah musibah banjir, maka dia menjadi miskin. Ini yang kita tracing, sehingga tadi kategori warga miskin di Banjarmasin ditambah 1.876 kepala keluarga (KK),” sambungnya.
Sebanyak 1.876 masyarakat miskin baru itu, nantinya juga akan diberikan kartu kendali. Agar bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan per April 2021 mendatang.
“Nanti masyarakat yang merasa miskin dan tidak terdata bisa mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Saat ini, Faisal melaporkan masyarakat banyak kebingungan harus mengambil jatah gas elpiji 3 kg di pangkalan mana, lantaran kartu kendali yang tidak terkoneksi dengan baik.
“Ini juga harus dibenahi juga oleh Pemkot Banjarmasin. Agar tidak ada lagi masyarakat yang bingung mengambil jatah elpijinya di pangkalan mana,” ujar politikus PAN itu.
Terlepas itu, kata Faisal, Pemkot Banjarmasin saat rapat juga menyampaikan adanya masyarakat yang terindikasi menyelewengkan kartu kendalinya.
“Dijual dengan harga Rp300 ribu. Ini juga akan jadi perhatian kita, jika kedapatan maka akan kita keluarkan dari data warga penerima gas subsidi,” jelasnya.
Faisal juga mendorong Pemkot Banjarmasin agar lebih tegas melarang ASN yang masih menggunakan gas subsidi.
“Kalau kedapatan berikan sanksi tegas,” jelasnya.
