bakabar.com, BANJARMASIN – Pertamina angkat bicara soal tuntutan jalur khusus bagi sopir truk di Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, mereka menuntut supaya dibuatkan jalur khusus BBM Solar untuk mengatasi maraknya praktik pelangsiran.
Area Manager Communication, Relations dan CSR PT Pertamina Regional Kalimantan, Susanto Satria melihat bisa saja itu dilakukan. Asal, pemerintah daerah setempat bisa menggodok aturan untuk mendasari hal itu.
Sebab, kata dia, dari Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014, Pertamina hanya sebatas mengoperatori penyaluran BBM.
“Sehingga, jika ingin ada jalur khusus, maka pemda setempat harus bisa membuat aturan tersebut,” katanya kepada bakabar.com.
Selama ada aturan itu, maka Pertamina bakal tunduk terhadap aturan pemda setempat.
“Kalau memang ada aturan yang membolehkan, akan kita lakukan. Termasuk mengatur juga untuk spesifikasi kendaraan, agar tidak ada lagi oknum pengecer,” katanya.
Sementara terkait penindakan terhadap pelangsir, Pertamina tidak bisa. Karena bukan tugas pokok dan fungsinya.
“Itu kan tugas aparat penegak hukum. Bukan wewenang kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono akan membawa gagasan ini ke forum legislator terlebih dahulu.
“Nanti kita bicarakan dengan kawan-kawan Komisi 2. Mestinya dewan provinsi yang membuat perda-nya karena menyangkut wilayah Kalsel, karena ini terjadi bukan di Banjarmasin saja,” singkatnya.
Sebelumnya, puluhan sopir truk di Banjarmasin mogok kerja buntut kelangkaan solar subsidi diduga akibat praktik pelangsiran.
"Kami tidak mau ngangkut, biarkan logistik macet. Mereka [pemerintah] gak mau tahu, kita juga gak mau tahu," kata Toni, salah seorang sopir truk, usai demo di depan kantor Pertamina Cabang Banjarmasin, Rabu pekan kemarin (9/3).
Toni menegaskan aksi mogok murni inisiasi para sopir. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalsel tak ikut campur. Aksi mogok akan terus dilakukan sampai ada kepastian.
Kepastian yang dimaksud, salah satunya adalah permintaan terhadap Pertamina membuat jalur khusus pengisian BBM Bio Solar angkutan barang anggota Organda di SPBU.
Ribut-ribut soal kesulitan sopir truk mendapatkan solar subsidi memang sudah lama terjadi. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan dalam menangani masalah klasik ini. Misalnya menambah kuota solar di Kalsel. Dari sebelumnya yang hanya 254 ribu kilo liter per tahun.
Meski begitu, masalah kesulitan para sopir mendapatkan bahan bakar tertentu (BBT) di sejumlah SPBU Kalsel masih terdengar sampai saat ini.
"Sudah ditambah kuota solar, tetap saja para sopir belum terpenuhi. Berarti apa yang salah?" heran Ketua DPD Organda Kalsel, Edy Sucipto.
Maraknya dugaan para pelangsir terhadap solar subsidi di sejumlah SPBU memang sudah jadi rahasia umum. Meski begitu, Organda tak lagi menyoal itu. Satu-satunya permintaan mereka sekarang hanya pembuatan jalur khusus.
Sementara Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Kalselteng, Drestanto melihat dasar hukum tertulis memang sangat perlu. Agar penyaluran solar subsidi bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau kami jalankan tanpa ada aturan tertulis nanti bakal mengancam kami, bisa ada temuan dari kami," ujarnya terkait permintaan dari pemerintah agar Pertamina membuat jalur khusus untuk para sopir guna mendapat solar subsidi sesuai kebutuhan.
