bakabar.com, BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memastikan pendidikan di Banua tidak terkatung-katung, meski hingga kini belum ada kepastian terkait kapan pembelajaran tatap muka (PTM) digelar.
Kepala Disdikbud Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, pihaknya sedang menunggu rekomendasi Satgas Covid-19 Kalsel.
Dijelaskannya pula rencana PTM selama ini sudah dilaksanakan dengan baik serta melalui prosedur yang disusun secara bersama.
“Semua terkendali dan terkoordinir. Ada prosedur yang disusun bersama, bagaimana agar PTM bisa dilakukan. Jadi kalau disebut terkatung-katung, tidak. Karena memang PTM belum memungkinkan untuk dilaksanakan,” katanya Yusuf Kamis (2/9).
Dia mengungkapkan, sejak terbitnya SKB 4 menteri dan imbauan Mendikbud yang mengharapkan PTM bisa dilaksanakan, pihaknya sebenarnya sudah langsung bergerak melakukan persiapan untuk membuka sekolah kembali.
“Kami meminta kepada seluruh satuan pendidikan untuk mengumpulkan laporan dan mengusulkan PTM,” ungkapnya.
Dalam laporan itu, ucap Yusuf, sekolah mengisi daftar periksa di aplikasi Kemendikbud. Kemudian, menghimpun surat pernyataan orang tua atau wali terkait kesediaan dilaksanakannya PTM.
“Juga mempersiapkan prokes, lalu memastikan wilayahnya bukan zona merah dan semua tenaga pendidiknya sudah divaksin,” ucapnya.
Setelah beberapa waktu diminta membuat laporan, Yusuf menyebut, awalnya hanya ada 86 dari 357 sekolah yang mengumpulkan.
“Lalu, kami minta lagi sekolah lain melengkapi. Kemudian terkumpul 214 sekolah,” sebutnya.
Ditambahkannya, selanjutnya laporan dari 214 sekolah itu dicermati bersama oleh semua bidang yang ada Disdikbud Kalsel dan MKKS untuk memutuskan sekolah mana saja yang memenuhi syarat melakukan PTM.
Dari hasil itu, kata Yusuf, ternyata yang memenuhi syarat hanya 30 sekolah. Yakni, masing-masing satu SMA di 13 kabupaten/kota. Lalu, enam SLB dan 11 SMK.
“Saat itu ada dua kabupaten yang SMK-nya belum memenuhi syarat. Yaitu, Tabalong dan Batola,” katanya.
Daftar sekolah piloting tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat yang saat itu dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kalsel, Safrizal dengam dihadiri Satgas Covid-19 Kalsel dan sejumlah SKPD terkait lainnya.
“Dalam rapat itu, Pj Gubernur belum memperkenankan (PTM) karena belum ada rekomendasi dari Satgas,” papar Yusuf.
Dia menuturkan, selanjutnya ketika itu melalui surat dari Disdikbud Kalsel pihaknya meminta kepada Satgas untuk melakukan verifikasi dan evaluasi di lapangan guna melihat apakah sekolah yang merela usulkan dapat diberikan rekomendasi menggelar PTM.
“Jadi, kami tinggal menunggu rekomendasi Satgas. Ternyata saat itu ada lonjakan kasus, sehingga kami memahami kenapa satgas belum menerbitkan rekomendasi,” tuturnya.
Dia berharap, kasus virus corona di Kalsel segera melandai. Sehingga, Satgas Covid-19 dapat mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PTM di Kalsel.
Karena menurutnya, rekomendasi Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM.
"Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di pak gubernur," tutupnya.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Satgas Covid-19 M Muslim menjelaskan, untuk kondisi saat ini, perlu ada asesmen dan telaah kajian lagi untuk pelaksanaan PTM.
“Dalam amanah PPKM juga begitu. Baik Instruksi Mendagri dan gubernur, perlu ada kajian terkait pelaksanaan PTM,” sebutnya.
Di samping melakukan kajian ihwal perkembangan kasus Covid-19, Muslim menuturkan, Satgas Covid-19 Kalsel juga berharap sebelum PTM digelar semua guru sudah divaksin.
“Ini semua berkaitan dengan keselamatan dan keamanan peserta didik serta keluarga,” katanya.
Pada prinsipnya Muslim mengatakan juga menginginkan PTM segera digelar. Namun menurutnya hal itu bergantung dengan kesiapan masing-masing daerah.
“Daerah masih ada yang belum berani. Mereka memilih melihat kondisi dulu. Apakah betul menunjukan tren penurunan atau tidak. Lalu, kapasitas pelayanan kesehatan kita memadai untuk merespons hal itu atau tidak,” tuntasnya.
