bakabar.com, SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal rencana dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang akan mengatur pertemuan kepala daerah dari partainya untuk menerima tamu di kantor resmi.
Menurut Gibran, tamu-tamu berasal dari kalangan menteri justru tidak selalu dapat diterima di kantor Balaikota Solo. Pertemuan tersebut justru perlu dilakukan di luar lingkungan kantor pemerintahan daerah.
"Ketemu di lokasi, ketemu di proyek gitu. Tapi nanti kami atur lagi. Menteri tidak semua bisa diterima di kantor. Kemarin sama Pak Basuki, Menteri PUPR pasti di lapangan, di proyek nanti kami menyesuaikan," terangnya di Balaikota Solo, Selasa (23/5).
Baca Juga: Lolos Sanksi PDIP, Gibran: Saya Cuma Jamu dan Terima Menteri
Gibran lalu membantah pertemuannya selama ini dilakukan dengan kapasitas tamunya sebagai ketua umum partai. Pihaknya justru menerima tamu sebagai kapasitas seorang menteri.
"Saya menerimanya beliau itu sebagai menteri. Kalau ketua umum ketemu saya, saya kan bukan siapa-siapa. Saya tidak menentukan apa-apa. Pak Prabowo, Erlangga, Mas Giring kapasitasnya lain, sebagai menteri," sambungnya.
Gibran kemudian merendah menyebut bahwa dirinya adalah kader biasa saja. Pertemuan para ketua umum dengannya dianggap tidak memiliki efek apapun.
Apalagi jika disebut para ketua umum yang bertemu dengannya, disebut untuk mendapatkan limpahan suara Jokowi. Gibran justru membantah tudingan tersebut.
Baca Juga: Hak Istimewa Sebagai Anak Jokowi, Gibran Lolos Sanksi PDIP
"Limpahan suara Pak Jokowi bukan limpahan suara saya. Lah saya itu siapa to mas. Saya bukan siapa-siapa, ndak punya pasukan. Saya gak punya apa-apa.
Jangan takut sama saya, gak usah panik," bebernya.
Begitu pula jika disebut sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi. Gibran kembali membantah hal tersebut. Ia menegaskan sikap yang dilakukannya selama ini tidak mewakili Jokowi
"Saya mewakili diri saya sendiri. Kenapa jadi kepanjang tangannya bapak. Kita punya tugas masing-masing ga ada yang seperti itu," pungkasnya.
