bakabar.com, BANJARBARU - Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi kabupaten tertinggi dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025.
Berdasarkan data Sistem Monitoring Tindak Lanjut (SMART) per 18 September 2025, HSS berhasil menuntaskan 99,02 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau tertinggi di antara 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Disusul Barito Kuala (Batola) dengan 96,79 persen dan Balangan 94,20 persen. Capaian ini membuat rata-rata penyelesaian TLRHP di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Kalsel mencapai 85,71 persen.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menegaskan penyelesaian rekomendasi BPK sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Dijelaskan bahwa dari total 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan di Kalsel, sebanyak 12.050 (82,73 persen) dinyatakan sesuai, 2.005 (13,76 persen) belum sesuai, 77 (0,53 persen) belum ditindaklanjuti dan 434 (2,98 persen) tidak dapat ditindaklanjuti.
Meski capaian cukup tinggi, BPK mencatat masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi daerah.
"Di antaranya, koordinasi kepala daerah dan OPD yang belum optimal dan pemahaman substansi rekomendasi yang masih terbatas," ungkap Andriyanto dalam kegiatan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian TLRHP, Kamis (25/9).
"Termasuk lemahnya peran inspektorat, serta perlunya optimalisasi peran Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)," sambungnya.
