bakabar.com, BANJARMASIN – Penurunan harga jual karet sepertinya telah membuat petani di Kalimantan Selatan mulai malas untuk menyadap karet.
“Iya. Enam bulan terakhir ini produksi turun 30-40 persen,” kata Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Kalselteng Andreas Winata kepada bakabar.com, Senin (25/2) pagi.
Soal harga, kata dia, penurunan yang terjadi tak terlepas dari meningkatnya produksi karet oleh sejumlah negara tetangga.
Dari pengamatannya, karet-karet produksi kebun masyarakat saat ini juga kurang bisa bersaing.
“Mau menaikkan harga karet, saya rasa Presiden pun tak akan bisa, apa lagi kepala daerah,” sambungnya.
Andreas menyarankan agar para petani senantiasa meningkatkan kualitas produk demi menjaga harga jual karet.
Pohon karet yang ditanam baik di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam sebenarnya sama dengan jenis yang ditanam di Tanah Air. Sampai, lanjut dia, kualitas karet yang dihasilkan setelah ditoreh dari pohon pun sama.
Nah, yang membedakan adalah petani di Indonesia mengentalkan karet, dengan campuran air dan pupuk.
Sedangkan di negara lain, ada cairan khusus yang membuat karet itu kental namun kadar airnya lebih sedikit.
Selain itu, salah satu penyebab yang membuat kualitas karet Indonesia lebih murah adalah kelebihan kandungan air dan kebersihan hasil produksi.
Pabrik pun akan rugi jika membeli karet dengan kandungan air tinggi. Menurutnya, karet yang bagus adalah karet yang kadar airnya lebih sedikit dan bersih.
“Kalau kita beli karet dangan harga mahal, tapi kandungan air banyak dan ada sampah dalamnya, kita pun pasti rugi,” ujarnya.
Baca Juga:Petani Karet di Kalimantan Selatan Masih Enggan Gabung ke UPPB
Lantas apa solusinya?
Soal harga, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi mengatakan, pemerintah sedang berupaya meningkatkan harga karet dengan mengimbau para pekebun karet bergabung dalam UPPB.
“Itu sebagai upaya jangka pendek,” jelasnya kepada bakabar.com, belum lama ini.
Dirinya menjamin, melalui UPPB, bongkar bersih yang dihasilkan memenuhi standar kriteria dari perusahaan industri pengolah karet di Kalsel.
“Jadi mereka tidak mampu menahan agar K3 (Kadar Kering Karet) nya meningkat. Yang seandainya menahan sampai pada K3-nya maksimal sampai 3 minggu bisa menghasilkan di atas 11 sampai 12 ribu rupiah," ujar dia lagi.
Di luar itu, sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah melontarkan sebuah inisiatif untuk mendongkrak harga karet di tengah tren penurunan harga komoditas global.
Inisiatif tersebut adalah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membeli karet dari kebun rakyat untuk pengaspalan jalan.
Kalsel dirasa memiliki potensi itu. Selain daerah agraris, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare itu, juga terkenal sebagai penghasil karet sejak ratusan tahun silam.
Sebagai contoh di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong banyak perkebunan karet rakyat.
Kemudian sejak 1970-an berkembang pola perkebunan besar karet, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT Perkebunan Negara (PTPN) maupun swasta seperti terdapat di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Namun, seperti diwartakan media ini sebelumnya, hasil produksi karet rakyat di Banua kurang terjaga dengan baik berikut kualitas mutu bokar tersebut, lantaran minimnya keberadaan pabrik pengolahan karet.
Alhasil, itu juga yang memengaruhi produk karet asal Banua dianggap masih kalah bersaing di pasar internasional.
Untuk itu, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel meminta pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan pabrik pengolahan karet menjadi barang setengah jadi.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Danu Ismadi Saderi berharap terbangunnya pabrik karet dapat meningkatkan harga komoditas tersebut.
Baca Juga:Percepatan Pembangunan Pabrik Karet Kalsel Terus Dinanti
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
