“Kendati beracara di MK itu tidak dipungut biaya dan di masa pandemi ini persidangan dilakukan secara daring (online) saksi-saksi tidak perlu dihadirkan ke Jakarta sehingga kemudian tentu gerakan itu harus diwaspadai,” ujar Rifqi menanggapi pertanyaan dari warganet di akun Instagram pribadinya, Sabtu (19/12).
Terkait upaya H2D ke MK, Rifqi menerangkan bahwa tim BirinMu tidak mempersiapkan apa pun. Sebab yang menjadi objek gugatan adalah penyelenggara pemilu.
“Kami tidak mempersiapkan langkah khusus dan yang akan digugat adalah KPU Kalsel sebagai pihak yang terkait dalam persidangan itu,” terangnya.
Rifqi menyatakan pihaknya tak perlu kuatir lantaran Tim BirinMU tidak melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan H2D.
“Tentu kami meyakini bahwa kami tidak melakukan kecurangan dan bukti bukti telah kami siapkan,” pungkasnya.
Puar Junaidi. bakabar.com
Sebelum Rifqi, Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi juga ikut menanggapi gerakan Rp5 ribu H2D.
"Kalau ada yang meminta sumbangan, maka saya merasa miris mendengarnya. Ini diperlukan klarifikasi pihak terkait. Apa betul? Karena sumbangan itu pribadi," ucapnya kepada awak media, Jumat (18/12) kemarin.
Bahkan Puar kemudian mengaitkan gerakan tersebut dengan kasus Payment Gateway yang menyeret nama Denny Indrayana saat menjabat wakil menteri hukum dan HAM periode 2011/2014.
"Ini mengingatkan saya dengan ditetapkannya Denny sebagai tersangka kasus payment gateway. Itu kan 5.000 juga nilainya satu paspor,” sentilnya.
Puar lantas meminta klarifikasi Tim H2D ihwal gerakan Rp 5 ribu yang dinilainya keliru.
“Ini perlu diklarifikasi, apakah ada indikasi orang-orang yang ingin menjatuhkan Denny. Ia harus klarifikasi itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena orang minta sumbangan itu harus ada laporan dan izin untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan pribadi ke MK, ya (karena) ke MK enggak bayar kok,” pungkasnya.
Jurkani membeberkan kronologi dugaan pelanggaran pidana pemilu di Pilgub Kalsel. Foto-bakabar.com/Robby
Respons H2D
Menanggapi itu, Tim Divisi Hukum H2D, Jurkani, buka suara. Gerakan Rp5 ribu, kata dia, murni untuk menggalang dukungan masyarakat Kalsel untuk pihaknya bertarung di MK. Terbukti, sambungnya, puluhan juta rupiah sudah terkumpul sejak dibukanya donasi, kemarin.
“Itu hak mereka bicara masalah itu, tapi maksud dan tujuan kita kan untuk militan artinya simpatisan masyarakat pemilih Kalsel memberikan dukungan, bukan untuk biaya ke MK saja. Jadi mengetahui sejauh mana suara dari masyarakat Kalsel dan untuk pengumpulan (donasi) itu tidak dipaksakan,” ujar Jurkani dikontak media ini siang tadi.
Selain bantuan ke MK, Jurkani juga menyebut gerakan ini sebagai tolok ukur mana simpatisan, mana warga masyarakat yang menghendaki perubahan. Termasuk menghendaki hasil Pilgub Kalsel tanpa kecurangan.
Sekalipun pandemi, menurutnya proses sengketa Pilkada di MK juga membutuhkan biaya yang tak sedikit.
Tak cuma mendatangkan saksi ke Jakarta, mengumpulkan bukti-bukti data pendukung, hingga soal akomodasi Tim H2D di lapangan juga butuh biaya.
Selain itu, kata dia, yang terpenting dari gerakan Rp5 ribu juga wujud pendidikan politik membangun kebersamaan dan militansi gerakan rakyat. Jurkani menegaskan bahwa gerakan itu tercetus dari keinginan masyarakat, pemilih, mau pun simpatisan H2D di seluruh Kalsel.
“Intinya bahwa donasi ini bukan muncul dari pemikiran Prof Denny, tapi dorongan atau desakan atau permintaan dari masyarakat pemilih se-Kalimantan Selatan yang memberikan suaranya di Pilgub 2020,” bebernya.
Buku tabungan Gerakan Rp 5 ribu. Foto: Ist
Turut dilaporkannya dana terkumpul dari Gerakan Rp5 ribu hingga saat ini kurang lebih Rp60 juta.
“Kemudian batas waktu berakhir donasi itu tidak ditentukan batas waktunya apakah sebulan, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya,” pungkasnya.
Tim H2D, kata dia, telah memetakan beberapa wilayah yang disinyalir melakukan kecurangan dalam pemungutan suara Pilgub Kalsel 9 Desember lalu.
“Pemetaan kita itu kecurangan kecurangan ada beberapa macam seperti kecurangan money politik termasuk kecurangan perhitungan suara dari TPS,” jelas Jurkani.
“Terutama yang diduga kecurangan itu di wilayah Kabupaten Banjar Martapura, Binuang Tapin, dan Barito Kuala Marabahan, itu terlihat,” sambungnya.
Denny Indrayana memang belum lempar handuk atas kekalahannya di Pilgub Kalsel 2020. Denny menduga ada upaya manipulasi untuk menaikkan perolehan suara Sahbirin-Muhidin.
Jumat sore Denny Indrayana bertolak ke Jakarta guna mengurus sengketa hasil Pilgub Kalsel 2020.
Di ibu kota negara, Denny juga mengumpulkan sederet pengacara kondang yang dinilainya berpengalaman di MK, seperti seperti Donal Fariz, Febri Diansyah hingga Bambang Widjayanto.
