bakabar.com, BANJARMASIN - Pasangan calon (paslon) 02 Denny Indrayana-Difriadi Darjat tengah melakukan gerakan penggalangan dana memuluskan langkahnya membawa Pilgub Kalsel 2020 menuju Mahkamah Konstitusi (MK).
Apa yang dilakukan duet H2D di Pilgub Kalsel 2020 menuai beragam pendapat. Namun Denny sendiri berpandangan gerakan Rp 5 ribu adalah pendidikan politik untuk masyarakat.
Mantan anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad pun merasa perlu angkat bicara.
Pada dasarnya politisi Partai Golkar ini menghargai langkah yang ditempuh paslon nomor urut 02 tersebut."Penggalangan dana lebih tetap dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," ujar Hasanuddin Murad,
Sebab penggalangan pada tahapan Pilkada Serentak 2020 itu diatur dalam Undang-Undang. Jadi, ujarnya, masyarakat, termasuk perusahaan diperkenankan mendonasikan ke paslon yang dijagokan.
Nah, ketika pelaksanaan Pilkada berlalu, tentu persoalannya berbeda. Walau tidak ada aturan baku yang melarang gerakan penggalangan dana itu, ia melihat hal ini tak tepat disebut pendidikan politik.
"Dengan penggalangan dana ini, bisa saja menggerakkan luka pendukung yang kalah," kata mantan anggota DPR RI ini, Senin (21/12).
Hasanuddin Murad yang pernah memegang jabatan sebagai Bupati Batola dua periode ini melihat, bukan jumlah donasi yang diperlukan paslon 02, tapi lebih pada sekadar melihat partisipasi masyarakat dengan menggiring Pilkada Kalsel hingga ke MK.
Ia tak ingin permasalahan Pilgub Kalsel berlanjut seperti daerah ini. "Kita sadari masyarakat kalau pemaaf," ujarnya. Makanya Hasanuddin Murad yakin lika liku Pilkada Kalsel tak berlarut.
Hasanuddin Murad yang kini memegang amanah di Komisi III DPRD Kalsel mengapresiasi kedua paslon Pilgub Kalsel 2020, baik H2D dan BirinMu yang mampu menjauhkan masyarakat dari money politics.
Dia pun berharap hal ini berlanjut hingga pemilu legislatif dan Pilkada mendatang. (*)
