bakabar.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menilai aksi blusukan yang dilakukan Ganjar Pranowo bertujuan politis dan melanggar etika.
"Mungkin soal peraturan perundangan-undangan tidak ada yang dilanggar, tetapi ada etika birokrasi. Etika birokrasi itu ada wilayah kerjanya masing-masing. Semestinya saling menghormati wilayah kerjanya," ujar Herman pada awak media di gedung DPR, Senin (26/6).
Adapun ia menegaskan bahwa tidak seharusnya seorang Gubernur suatu daerah mengkritik kinerja Gubernur daerah lain.
"Ada mekanisme dan tata acara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kenerja di provinsinya. Kalaupun ada temuan-temuan (masalah di daerah) seharusnya bersifat pribadi saja," tuturnya.
Baca Juga: Bikin Macet Pademangan, Ganjar Persingkat Blusukan
Ia menilai blusukan yang dilakukan Ganjar di Jakarta secara langsung menabrak etika berokrasi dan dianggap berlebihan sebagai pemimpin dari daeah lain.
"Jika mengekspose ke publik dan etika birokrasi ditabrak, saya kira ini mestinya jadi evaluasi tiap individu supaya ke depan bisa membatasi tataran etika birokrasi masing-masing," lanjutnya.
Ia turut menyayangkan bahwa Ganjar yang merupakan seorang Gubernur, birokrat dan politisi senior seharusnya memahami etika tersebut.
"Akan lebih baik jika Pak Ganjar mengurusi Jawa Tengah, mengingat banyaknya persoalan dan masalah. Seperti Pak Anies yang tidak ikut campur saat menyelesaikan masalah di DKI Jakarta dan juga tidak mencampur adukan urusan menuju Pilpres dengan jabatan saat ini," pungkasnya.
Ia menilai jika hal tersebut bisa dilaksanakan maka bisa menjadi proses pembelajaran politik yang baik bagi siapapun.
