bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, mengkhawatirkan rencana pemangkasan anggaran sektor pertanian pada APBD 2027. Menurutnya, pengurangan anggaran yang cukup signifikan berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah, bahkan memicu inflasi.
Firman mengungkapkan, berdasarkan pagu sementara, anggaran sektor pertanian pada 2027 hanya sekitar Rp62 miliar, atau sekitar 50 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp128,3 miliar.
"Kalau melihat pagu sementara, anggaran pertanian tahun depan tinggal sekitar 50 persen dari tahun ini. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah kita masih bisa mempertahankan swasembada pangan yang telah kita capai," ujarnya, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp62 miliar tersebut, sekitar Rp50 miliar akan habis untuk belanja pegawai. Artinya, dana yang benar-benar tersedia untuk menjalankan program pertanian hanya sekitar Rp10 miliar.
"Kalau anggaran program tinggal sekitar Rp10 miliar, tentu akan muncul persoalan. Pemerintah akan kesulitan mendukung petani untuk meningkatkan masa tanam, memperbaiki jalan usaha tani, maupun membenahi jaringan irigasi," katanya.
Menurut Firman, dampak pemangkasan anggaran tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat berimbas pada perekonomian masyarakat.
"Kalau produksi pangan menurun sementara kebutuhan tetap tinggi, harga pangan pasti naik. Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang akhirnya membebani masyarakat," tegasnya.
Karena itu, Firman meminta agar alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan tidak dipangkas terlalu besar. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan, DPRD melalui Badan Anggaran tengah mengkaji berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Jika pendapatan daerah dapat ditingkatkan, Firman berharap tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat program ketahanan pangan.
"Harapan kami, apabila ada tambahan pendapatan daerah, fokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan. Jangan sampai pengurangan anggaran mengganggu sistem pangan kita, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," pungkasnya.
