bakabar.com, BANJARMASIN – Rencana megaproyek jembatan di Pramuka-Sungai Gampa tengah mencuri perhatian sekalipun baru akan dikerjakan 2023.
Menyedot anggaran hingga Rp175 miliar, Pemkot diminta untuk benar-benar memperhitungkan studi kelayakan (feasiblity study) megaproyek satu ini.
Nantinya, jembatan Pramuka-Sungai Gampa membentang di atas Sungai Martapura. Panjangnya hingga 120 meter. Itu belum termasuk opritnya.
Di balik itu, rencana pembangunan jembatan ini rupanya pertama kali digagas pada era Presiden RI Soeharto.
"Ini sudah mulai zaman Soeharto. Usulannya akan dibangun jalan jadi Simpang 4," ujar Ketua RT 12, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur H Masri ditemui bakabar.com.
Masri orang asli sana. Ia mendiami kawasan tersebut hingga berusia 59 tahun. Dirinya tahu benar akan rencana ini sudah ada sejak tahun 80-an.
Kini, menumpuknya kendaraan di banyak simpangan di Veteran saat jam sibuk menjadi salah satu alasan rencana ini kembali mengemuka.
"Tapi cuma rencana, pelaksananya belum tahu, ternyata tahun ini," katanya.
Menurutnya, dari titik tengah, proyek jembatan penghubung tersebut hanya akan memakan 50 meter lahan.
Bagian kiri dan kanan masing-masing 25 meter. Hanya terdapat 5 bangunan dan tanah yang mesti dibebaskan untuk oprit jembatan.
Keputusan tersebut, kata dia, sudah dibawa ke meja rapat Pemkot Banjarmasin, November 2021 lalu.
"3 toko, kemungkinan 1 rumah dan satu tanah kosong kena," ucapnya.
Masri mengaku sudah memberitahu ke para pemilik ihwal lahan dan bangunannya akan dibebaskan untuk pembangunan jembatan.
Masri meminta beberapa data, KTP, Kartu Keluarga, dan sertifikat surat tanah untuk menyampaikannya ke Pemkot Banjarmasin.
“Namun sampai sekarang belum saya terima,” ujarnya.
Diketahui Pemkot Banjarmasin telah menyiapkan anggaran khusus pembebasan lahan senilai Rp35 miliar. Puluhan KK bakal memperoleh biaya ganti rugi lahan atas tempat tinggalnya.
Dinas PUPR, kata Masri, telah meninjau langsung lokasi pemasangan oprit. Mereka melapor akan memasukkan suatu material ke dalam tanah.
"Kontraktor melapor kepada kita," imbuhnya.
Terdapat tiga titik yang telah digali, mulai bagian Veteran, Sungai Gampa dan di bawah Sungai Martapura.
Studi Kelayakan Belum Terlihat
Saingi Jembatan ‘Basit’, Banjarmasin Geber Megaproyek Pembelah Sungai Martapura
Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Banjarmasin Chandra mengatakan rencana pembangunan jembatan ini sudah didahului studi kelayakan.
"Di tahun 2022, kita dapat pembebasan lahan. Saat ini, kami mulai penunjukkan kegiatan appraisal," ujarnya kepada bakabar.com, Rabu kemarin (19/1).
Namun sampai hari ini bakabar.com belum memperoleh salinan studi kelayakan itu.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali yakin jembatan ini akan banyak membawa dampak positif ke masyarakat.
“Secara ekonomi berdampak, meningkatkan kelancaran arus perekonomian yang menghubungkan ke daerah yang tertinggal atau pinggiran,” ujarnya dihubungi terpisah, Kamis (20/1).
Namun begitu, Matnor mengaku juga belum menerima hasil studi kelayakan jembatan ini dari Pemkot Banjarmasin.
“Karena terhubung dengan kabupaten lain, ekspose FS [feasibility study] dibahas di musrbenbang dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Dulu, kata Matnor, megaproyek ini pernah direncanakan di zaman Fajar Desira menjabat Kepala Badan Perencanaan Daerah periode 2012.
Mampukah APBD Banjarmasin menopang kebutuhan anggaran megaproyek senilai Rp175 miliar itu? Matnor optimistis.
"Itu menggunakan dana alokasi khusus, pendamping APBD kota dan provinsi," tukas politikus Golkar ini.
Sikap legislator di DPRD Banjarmasin terhadap megaproyek ini, kata Matnor mayoritas setuju.
"Ya, siap kita dukung untuk memecah kemacetan di Kampung Melayu Darat Seberang Masjid," jelasnya.
Lantas, apakah megaproyek ini layak secara keuangan dan sosial ekonomi?
bakabar.com menghubungi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Dr Muzdalifah.
Tanpa membaca studi kelayakan jembatan Pramuka-Sungai Gamba, ketua Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (LKEPD) FEB ULM ini kesulitan menafsir.
“Harus dipelajari dulu FS-nya. Karena kelayakan secara keuangan yang dilihat dari antara lain lewat IRR, payback periode, NPV yang mengindikasikan bahwa proyek ini layak dari segi keuangan,” ujarnya.
Menurutnya, walaupun tidak layak secara keuangan maka bisa menjadi layak dari segi ekonomi ketika pembangunan jembatan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sangat urgen karena jika enggak ada jembatan ini akses masyarakat sangat terganggu, jadi Analisis FS menjadi sangat penting untuk melihat apakah proyek ini betul-betul layak,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, di periode kedua kepemimpinannya, Ibnu Sina bertekad membangun sebuah jembatan yang membelah Sungai Martapura. Megaproyek ratusan miliar ini ditarget rampung sebelum 2024.
Nantinya, jembatan menghubungkan wilayah Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur dengan Sungai Gampa, Banjarmasin Utara. Panjangnya mencapai 120 meter. Meski tak sepanjang Jembatan 'Basit' Alalak -850 meter- pagu anggaran jembatan baru ini mencapai Rp175 miliar.
