DPRD Kalsel

Fahrin Nizar Minta RPJMD Kalsel Tahun Ini Lebih Aspiratif

apahabar.com, BANJARMASIN – Tahun ini, wakil rakyat mau Rencana Pembangunan Jaka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan…

Featured-Image
Fahrin Nizar ingin RPJMD Kalsel tahun ini lebih aspiratif. Foto-Istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Tahun ini, wakil rakyat mau Rencana Pembangunan Jaka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih aspiratif.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III Fahrin Nizar sehabis pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Supaya enggak terlalu ribet, Dewan dilibatkan lebih awal dalam penyusunan RPJMD,” katanya, Sabtu (29/5).

Menurutnya, RPJMD memang manifestasi dari visi misi kepala daerah, tapi tidak ada salahnya wakil rakyat Kalsel ikut terlibat dalam penyusunan tersebut.

Politisi Partai Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan pada anggota dewan. Hal tersebut bisa pula menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Catatan media ini, Maret lalu DPRD Kalsel menyampaikan telah menyerap 1.099 pokok pikiran (Pokir) dari masyarakat. Pokir itu kemudian menjadi bahan masukan RPJMD Kalsel.

Dari 1.099 itu 309 diusulkan ke Forum SKPD kemudian 763 Buah validasi Beppeda dan Sekretaris DPRD Kalsel.

Sementara terkait konsultasi ke Ditjen Otda Kemendagri pada kesempatan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah/provinsi dilaksanakan 23-25 Mei lalu.

“Kita hanya bersifat wanti-wanti siapapun nanti yang terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel mendatang. Kami harapkan dewan terlibat secara dini dalam hal RPJMD,” sambung Magister Teknik Sipil ini.

Kunker Komisi III ke luar daerah terbagi dua kelompok yaitu ke provinsi tetangga yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dipimpin Ketua Komisi H Sahrujani dari Partai Golkar, dan ke Jakarta pimpinan Wakil Ketuanya HM Rosehan NB SH (PDI Perjuangan).

Studi komparasi Komisi III DPRD Kalsel ke Kalteng membicarakan masalah pembangunan infrastruktur pada perbatasan kedua wilayah/provinsi bertetangga.



Komentar
Banner
Banner