bakabar.com, PARINGIN – Ekpose produksi PT Adaro Indonesia dengan memaparkan hasil data produksi batu bara pada 2022 di Kabupaten Balangan dan Tabalong mendapat sorotan sejumlah anggota dewan setempat.
Diketahui dalam ekspose tersebut sebanyak 4,9 juta ton, di wilayah Kabupaten Tabalong 4,3 juta ton dan wilayah tutupan Balangan dan Tabalong sebanyak 39,7 juta ton, sedangkan total produksi pada 2022 adalah 49,1 juta ton, mendapatkan pertanyaan dari DPRD Kabupaten Balangan.
Dalam rapat kerja tersebut, tidak adanya pembahasan data penentuan perbatasan wilayah dan hasil produksi antara kabupaten Balangan dan Tabalong mendapat sorotan dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Balangan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Balangan H Rusdi mempertanyakan batas wilayah area yang berada antara Balangan dan Tabalong tidak jelas titik penambangan dan hasil produksi yang didapatkan selama ini hanya mendapatkan data dari PT Adaro Indonesia.
“Selama ini kami hanya mendapatkan data dari PT Adaro Indonesia saja, kami meminta data real sesuai dengan kondisi di lapangan hasil produksi yang didapat tiap kabupaten,” tegas H Rusdi dari Fraksi Nasdem dalam rapat di Aula Paripurna DPRD Balangan, Senin (30/1).
Rusdi juga meminta data lokasi perbatasan dan hasil produksi, karena berkaitan dengan dana bagi hasil (DBH) berdasarkan wilayah yang telah ditambang kedua kabupaten dan berdasarkan jumlah hasil produksi, yang tentunya akan di serahkan ke Pemkab Balangan.
“Jika wilayah pertambangan di Kabupaten Balangan lebih luas dan hasil produksinya juga lebih banyak maka dana bagi hasil (DBH) tidak harus sama diberikan dengan kabupaten lain, perlu diperjelas karena produksi pertambangan banyak mengarah ke wilayah Balangan,” ucapnya
Senada dengan H Rusdi, Wakil Ketua I DPRD Balangan M Ifdali meminta agar melakukan peninjauan langsug ke lokasi dan kembali melakukan upaya agar hasil produksi yang didapat dari area Balangan dan Tabalong menjadi lebih jelas.
“Pasalnya selama ini area perbatasan antara Kabupaten Balangan dan Tabalong atau tutupan ini menjadi penyumbang produksi terbesar. Sedangkan untuk hasil produksinya tidak dinyatakan dengan jelas setiap kabupaten,” pintanya.
Karena rapat kerja yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan belum menemukan titik terang mengenai kejelasan batas wilayah dan data hasil produksi per-kabupaten dan akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Government Relation Section Head PT Adaro Indonesia Wahyudi mengatakan pemberian data aktual produksi sulit dilakukan karena produksi tidak menentu mengikuti arah kandungan batu bara, pihaknya juga tidak bisa melakukan pembatasan eksploitasi.
“Sedangkan untuk data wilayah konsesi atau lahan yang telah diberi izin dan pit atau wilayah yang menjadi area produksi bisa diakses secara terbuka dan telah dilaporkan ke bagian ESDM,” ujarnya.
Rencana anggota DPRD untuk datang langsung ke PT Adaro Indonesia Wahyudi mempersilakan dan akan mengkoordinasikan dengan pihak perusahaan.
