bakabar.com, TENGGARONG - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono terus mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.
Sunggono mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan senantiasa membantu Bank Indonesia (BI) dalam melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem pembayaran secara digital tersebut di Kukar.
"Kami terus mendorong masyarakat untuk menggunakan QRIS karena sistem ini dibuat demi mempermudah pembayaran, termasuk untuk keamanan transaksi keuangan," ujarnya.
Baca Juga: Pemeran di HKG PKK ke-51 Kukar Jadi Wadah Dukung Produk UMKM
Selain itu, dalam hal pembayaran pajak daerah Kukar juga, nantinya mulai menggunakan transaksi digital dengan meluncurkan program Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (Si Pajol Betijak).
Inovasi digitalisasi pajak daerah ini bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak membayar tagihan pajaknya melalui QRIS, sehingga wajar pihaknya turut mendorong masyarakat menggunakan QRIS. Apalagi melalui Si Pajol Betijak dan QRIS ini, Pemkab Kukar kemudian berhasil menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 Oktober lalu.
Penghargaan bidang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) atas keberhasilan perluasan sistem pembayaran melalui digital itu, diberikan karena inovasi Si Pajol Betijak berjalan dengan baik sepanjang 2022.
Inovasi ini sebenarnya sudah berjalan sekitar tiga tahun, tetapi sistem ini terus disempurnakan tiap tahun, sehingga pada tahun 2022 berjalan dengan baik.
Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS, agar masyarakat yang telah memiliki QRIS bisa membayar dengan uang digital.
Baca Juga: Pemeran di HKG PKK ke-51 Kukar Jadi Wadah Dukung Produk UMKM
Ia juga mengatakan bahwa kontribusi BI Provinsi Kaltim terhadap perkembangan ekonomi di Kukar selama ini cukup baik. Terutama melalui pendampingan dan bantuan kepada petani, nelayan, UMKM, hingga tempat wisata. Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan.
"Di Kukar terdata ada sekitar 60 ribu UMKM. Dari jumlah ini memang masih ada yang belum menggunakan QRIS karena tidak semua UMKM berada di daerah perkotaan. Meski demikian, kami sarankan UMKM yang di pedesaan sebaliknya mengunduh QRIS, untuk persiapan ketika ada pembeli yang ingin membayar pakai QRIS," pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
