bakabar.com, BANJARMASIN – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kalimantan Selatan blakblakan mengenai besaran setoran pajaknya ke pemerintah daerah.
Setiap tahun, Hiswana harus menggelontorkan Rp700 miliar untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pada pemerintah. Itu belum termasuk pungutan 7,5 persen dari setiap liter kucuran BBM yang masuk ke tangki kendaraan.
“Pemerintah jangan meminta saja, kami kontribusi pada pemerintah Rp600-700 miliar per tahun. Satu bulannya Rp 50-60 miliar kita setor pada pemerintah lewat Bank BPD Kalsel,” ungkap Ketua Hiswana Migas Kalsel, Saibani, Minggu (18/4).
Di Kalsel, kata dia, pajak yang disetorkan Hiswana dan Pertamina adalah yang terbesar kedua setelah tambang batu bara. Namun demikian, infrastruktur jalan masih mengecewakan. Ambil contoh, Jalan Gubernur Syarkawi. Distribusi elpiji subsidi maupun nonsubsidi tersendat sejak awal April lalu.
“Kita tidak meminta tapi ikut memikirkan kepentingan daerah,” katanya.
Blakblakan Hiswana Soal Biang Kerok Kelangkaan Elpiji di Kalsel
Jalan Gubernur Syarkawi merupakan jalur distribusi utama dari Depo Elpiji Pertamina di Kabupaten Barito Kuala ke beberapa Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut hingga Tanah Bumbu.
Terhambatnya jalur distribusi di Jalan Gubernur Syarkawi secara otomatis juga menghambat distribusi ke seluruh daerah tersebut. Mestinya, kata Saibani, pajak miliaran rupiah itu bisa diprioritaskan Pemprov Kalsel untuk pembenahan infrastruktur jalan.
“Kalau jalan mulus distribusi gas elpiji ke daerah lancar, perekonomian pun masyarakat meningkat,” ujarnya.
Saibani kembali memohon kepada pemerintah daerah untuk cepat tanggap merespons berbagai keluhan kerusakan jalan rusak. .
“Sudah dua hari terakhir distribusi gas elpiji terhambat ke wilayah Banua Enam dan sebagian Kalteng, jalan di jalur Sungai Gampa Batola masih rusak pasca-banjir,” ujarnya.
Wilayah hulu sungai terlebih Kalteng masih bergantung pasokan elpiji dari Hiswana Migas. Kebutuhan gasnya, 300-400 ton/hari dengan alur pendistribusian menggunakan truk tangki berkapasitas 13 ton.
“Bila kondisi tak segera diatasi, akan terjadi kelangkaan stok elpiji di Banua Enam hingga sebagian Kalteng seperti Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara hingga Murung Raya,” kata Saibani.
Kerusakan Jalan Gubernur Syarkawi dilaporkan memengaruhi realisasi distribusi LPG untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan pesisir Pelaihari, Batulicin dan Kotabaru hingga hanya mencapai 50 persen. Akibatnya, dua hari terakhir stok gas di depo Pertamina masih mencapai 3000 metrik ton.
“Stok gas elpiji kita berlimpah di depo dan cukup 10 hari ke depan, bahkan setiap hari datang. Hiswana Migas sedih dengan kondisi ini karena tak bisa menyalurkan untuk masyarakat dengan harga subsidi,” Saibani lagi.
Ketua Hiswana Migas Kalsel, Saibani. bakabar.com/Rizal Khalqi
Jalan rusak sejatinya persoalan klasik bagi Hiswana Migas. Namun, ujarnya, dulu tidak separah sekarang. Cepat teratasi.
“Dahulu pemerintah cepat mengatasi terhambat distribusi gas elpiji, namun sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal masalahnya sudah jelas yakni jalan rusak kenapa pemerintah belum bisa mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Bila dalam tiga hari ke depan distribusi masih terhambat, otomatis stok gas elpiji di daerah-daerah menipis. Tidak menutup kemungkinan gejolak harga akibat kekosongan gas di Banua Anam terjadi.
“Padahal stok gas elpiji kita banyak tetapi tidak bisa mendistribusikan ke daerah karena jalan rusak, bukan karena kelangkaan elpiji,” katanya.
Menurut Saibani, pihaknya sudah berusaha mencari jalan keluar. Namun koordinasi yang dilakukan Hiswana termasuk dengan Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Komisi DPRD Kalsel, Dinas PUPR hingga Balai Jalan Nasional, tak kunjung membuahkan hasil signifikan.
"Pemprov dan pihak terkait juga belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah distribusi ini," ujarnya.
H-2 Ramadan, Distribusi Elpiji di Kalsel Macet Lagi Gara-Gara Jalan Rusak
