bakabar.com, BANJARMASIN – Belum dibayarkannya honor para relawan Covid-19 menuai sorotan Komisi IV DPRD Banjarmasin.
Mereka menyayangkan hal tersebut. Terlebih, sebagai petugas di garda depan paling memiliki risiko terpapar Covid-19.
"Kami menyayangkan, seharusnya pembentukan relawan direncanakan secara jelas, sehingga kalau ada rekrutmen, bisa dianggarkan pembayaran honor," kata Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Noor Latifah.
Hj Noorlatifah. Foto-Istimewa
Noor Latifah menjelaskan saat ini honor para relawan yang belum terbayar terhitung selama empat bulan. Atau, dari Januari hingga April 2021.
Namun karena dananya tidak dianggarkan Dinas Kesehatan Banjarmasin, maka dirinya menyarankan pembayaran honor relawan diupayakan dari anggaran belanja tak terduga (BTT). Atau dana tidak terpakai yang ada di Dinkes, meski masih dalam review dengan pihak inspektorat.
"Kita tidak ingin Pemkot mengambil hak dari relawan sedangkan jasa mereka tidak dibayar," ucapnya.
Lebih lanjut, Noor Latifah berharap pihak Bakeuda dan Dinkes Banjarmasin segera saling berkoordinasi intens agar memprioritaskan pembayaran honor para relawan Covid-19 tersebut.
Informasi dihimpun bakabar.com, Banjarmasin memiliki puluhan relawan Covid-19. Mereka semua digaji sesuai upah minimum provinsi atau Rp2,8 juta.
