bakabar.com, BANJARBARU – Drama mewarnai aksi damai “Tolak Bala Atas Matinya Reformasi Sahnya Omnibus Law" di depan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (6/10).
Puluhan demonstran sempat beberapa kali diadang aparat saat hendak mendekati gedung perkantoran gubernur Kalsel yang merupakan lokasi titik aksi. Seluruh akses jalan menuju kantor gubernur ditutup.
"Tapi anehnya yang dihalangi cuman kami [demonstran]," ucap Koordinator Lapangan Aksi, M Iqbal Hambali kepada media ini, seusai aksi.
Alasan aparat menghalangi massa mendekati perkantoran gubernur lantaran tidak mengantongi izin untuk menggelar aksi. Foto: Ist
Setelah mencoba ke sejumlah akses gagal, massa pun memaksa mendekati Kegubernuran Kalsel, meski diadang aparat dan sejumlah barier pembatas jalan.
Tepat di depan kawasan SMKN 3 Banjarbaru, demonstran terpaksa harus adu mulut dengan aparat.
Menurut Iqbal, alasan aparat menghalangi massa mendekati perkantoran gubernur lantaran tidak mengantongi izin untuk menggelar aksi.
"Alasan jadi dihalangi karena katanya kami belum menyerahkan surat pemberitahuan. Namun, kemarin kami sudah memberikan ultimatum bahwa akan kembali datang ke sini," ujarnya.
Namun di samping itu, pihaknya sebenarnya sudah berencana mengirimkan surat pemberitahuan aksi.
Pada Selasa (5/10) petang menjelang malam, Iqbal bilang pihaknya sudah ke kantor polisi setempat untuk mengirim surat pemberitahuan aksi.
Tetapi, kata dia, saat itu tidak ada satu pun anggota yang berwenang soal ini berada di ruangan.
"Kemudian ingin menitipkan ke pos penjagaan yang piket, katanya langsung sampaikan saja kepada yang berwenang. Dan tadi malam tidak ada satu pun yang menghubungi," tutur Iqbal.
"Kami sudah punya itikad baik untuk memenuhi persyaratan administrasi, tapi kejadiannya seperti itu. Kami berspekulasi ini bukan lagi salah kami," tegasnya.
Iqbal menilai kejadian ini sangat ironis. Alih-alih memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di negara demokrasi, malah oknum aparat ini menghalang-halangi rencana aksi.
"Kami datang ke sini untuk mengkritik dan ingin mengingatkan kepada pemerintah provinsi Kalsel. Namun pada hakikatnya, kami dihalang-halangi.
Saya rasa hukum hari ini tebang pilih, tumpul ke atas tajam ke bawah," pungkasnya.
