bakabar.com, JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memutakhirkan data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menjelang Pemilu 2024.
Terutama, warga DKI yang menghuni rumah susun (rusun) atau apartemen yang berpeluang meningkatkan angka golput.
“Banyak sekali warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif,” kata Mujiyono di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (27/01).
“Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada. Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk mencoblos,” sambung dia.
Kemudian, ia juga menyoroti data pemilih ganda yang bersumber dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih diloloskan dalam tahap penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
Maka, ia mendorong KPUD bersama Dinas Dukcapil untuk mengurai dan menuntaskan pemutakhiran data pemilih di DKI Jakarta.
“Seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah di cek di data base NIK nya itu dobel,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin berkomitmen akan menjalin komunikasi intensif dengan KPUD DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah data pemilih.
Terutama terkait dengan peluang golput yang diprediksi akan muncul pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
“Kita sudah dialog bersama antara KPU dan Disdukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024, dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu juga ada dalam pembahasan, tentu soal Golput Administratif juga jadi concern kami,” pungkasnya.
