Darurat Karhutla

DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Usut Karhutla di Kalsel

DPR menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 510,74 hektare di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Featured-Image
Ilustrasi kebakaran hutan dan laha. Foto-net

bakabar.com, JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 510,74 hektare yang melanda Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan pemerintah harus segera turun tangan dalam dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Pemerintah segera turun tangan lakukan koordinasi dengan pemda lintas sektor untuk memantau dan sosialisasi pencegahan titik api, libatkan masyarakat adat karena mereka yang berada di garda terdepan," kata Johan kepada bakabar.com, di Jakarta, Senin (28/8).

Baca Juga: Karhutla Melahap 4 Hektare Lahan di Tapin

Pasalnya, darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi menyebabkan kualitas udara di Banjarbaru masuk kategori tidak sehat. 

Politikus PKB itu menambahkan salah satu langkah darurat perlu dilakukan. Seperti hujan buatan dalam menangani masalah tersebut. "Lakukan hujan buatan untuk langkah darurat," tegasnya.

Sebelumnya, dalam tiga bulan terakhir kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kalimantan. Terutama di wilayah Selatan dan Tengah.

Baca Juga: Kualitas Udara Banjarbaru Masuk Kategori Tidak Sehat Akibat Karhutla

Terbaru, Minggu (27/8) tadi. Di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Empat hektare lahan terbakar. Hal serupa juga terjadi di Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Banjar dan Tanah Laut. Di Kalimantan Tengah, terparah ada di ibu kota provinsi; Palangka Raya. Tercatat sudah terjadi 158 kebakaran hutan. 

Jumlah lahan yang terbakar sudah mencapai 100 hektare. Angka tersebut belum termasuk di wilayah lainnya di Kalimantan Tengah.

Editor
Komentar
Banner
Banner