Habar Pemilu 2024

Jelang Pemilu 2024, DKPP Ingatkan Pelanggaran Kode Etik ke Bawaslu-KPU Kalsel

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Featured-Image
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahaudin Qusairi

bakabar.com, BANJARMASIN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran etik ini merupakan faktor penting untuk disosialisasi kepada penyelenggara Pemilu dan masyarakat Kalsel.

Hal ini, bagi dia untuk menjaga kualitas penyelenggara Pemilu dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara agar partisipasi publik bagi penyelenggara Pemilu tetap tinggi.

“Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pelaksanaan dan penyelenggara Pemilu,” ujarnya di rapat koordinasi kelembagaan evaluasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten kota dan Kalsel, Senin (8/5).

Atas itulah, DKPP memiliki kewajiban bertemu langsung dengan penyelenggara Pemilu terutama di daerah.

Ia pun menekankan penyelenggara Pemilu untuk memiliki integritas dalam menegakkan prinsip dan tugas penyelenggara Pemilu.

“Karena memasuki tahapan percalonan untuk menghindarinya kesalahan atau kesengajaan, disebabkan karena tidak netral, tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia bahwa laporan masyarakat terhadap pelanggaran etik penyelenggara Pemilu di Kalsel sangat rendah untuk periode 2022-2023. Berdasarkan catatan DKPP, aduan tertinggi berada di Sumatera Utara, dan Aceh.

“Tapi ini bukan menjadikan kita kurang perhatian. Kalau kita belajar dari beberapa kontestansi di Kalsel, memang kerawanan bukan pada penyelenggara, tapi kontestansi,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie mengatakan kegiatan ini untuk memastikan dalam setiap tahapan Pemilu terdapat potensi pelanggarannya.

Untuk itulah, Bawaslu Kalsel menghadirikan beberapa narasumber untuk memberikan materi kepada penyelanggara Pemilu. Mulai dari pengamat politik, Bawaslu RI hingga DKPP RI.

“Sebagai anggota DKPP, ingin menguatkan kelembagaan ini dalam pelanggaran etik. Jadi bagaimana proses pengawasan ini untuk menjaga marwah supaya bisa terlindungi dalam sumber dayanya,” pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner