bakabar.com, BANJARBARU – Demonstrasi yang digelar Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Balai Kota Banjarbaru, Senin (18/4) pagi, akhirnya ditemui Wali Kota Aditya Mufti Ariffin.
Menggelar orasi sejak pukul 09.30, mereka menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, hingga pesiden tiga periode.
“Penanggung kebijakan sudah buta dengan kesulitan rakyat, serta bising atas suara rakyat meminta dikasihani,” seru Krisna Aryaguna, koordinator lapangan demo.
Sekitar 10 menit berorasi di Balai Kota, mereka tak juga ditemui seorang pun anggota Forkopimda Banjarbaru. Demonstrak pun mempertanyakan sebutan Kota Layak Pemuda di Banjarbaru.
“Katanya kota layak pemuda, tapi ditemui pemuda tidak diterima hahaha. Innalillahi wainnailaihorojiun telah berpulang ke Rahmatullah yang namanya keadilan,” teriak mahasiswa.
Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Mahasiswa Geruduk Balai Kota Banjarbaru
Tak lama berselang, Walikota Aditya Mufti Ariffin bersama sejumlah anggota Forkopimda Banjarbaru, menemui demonstran dan duduk bersama di aspal.
Selanjutnya perwakilan mahasiswa kembali menyampaikan beberapa tuntutan. Selain menolak kenaikan BBM, kenaikan PPN dan perpanjangan periode jabatan presiden, mereka juga menyuarakan isu lokal.
Mulai dari meminta Pemkot Banjarbaru memastikan hak buruh terpenuhi dan memperluas lapangan kerja, menyelesaikan dugaan korupsi Rp6,7 miliar dana hibah kepada KONI Banjarbaru.
Selanjutnya menjamin stabilitas harga dan stok bahan pangan, serta memberikan subsidi bibit maupun pupuk berkualitas untuk petani di Banjarbaru.
Terakhir dalam tenggat 7×24 jam, Pemkot Banjarbaru bersedia melakukan press conference terkait semua yang sudah diupayakan dalam memenuhi tuntutan demonstran.
Demonstran juga meminta pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang organisasi kepemudaan. Namun tuntutan ini tidak ditindaklanjuti dalam 7×24 jam.
Menjawab permintaan pendemo, Walikota Banjarbaru menegaskan telah melakukan operasi pasar dalam upaya stabilitas harga minyak goreng.
“Juga telah didistribusikan 8 ribu liter minyak goreng sesuai HET. Berkaitan dengan harga pokok, kami akan langsung meninjau ke lapangan,” tegas Aditya.
“Pemkot Banjarbaru juga segera memberikan subsidi bibit dan pupuk berkualitas kepada petani. Tinggal pelaksanaan dan silakan dimonitor. Kami juga memastikan hak buruh dan pekerja di Banjarbaru terpenuhi,” janjinya.
Sementara berkaitan penolakan penundaan pemilu, DPRD Banjarbaru juga telah mengambil sikap.
“Semyua fraksi di DPRD Banjarbaru sepakat mendukung penolakan penundaan pemilu. Kami juga tidak mendukung wacana tiga periode presiden,” sahut Fadliansyah, Ketua DPRD Banjarbaru.
Setelah tanggapan terkait tuntutan-tuntutan demonstran ditandatangani, massa membubarkan diri mulai pukul 10.40 Wita.
