bakabar.com, BANJARMASIN – Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin (BirinMu) melayangkan somasi kepada eks Jubir KPK Febri Diansyah.
Somasi tersebut buntut dari pernyataan Febri Diansyah di media daring Detik.com, berjudul ‘Bawa Gugatan Pilkada ke MK, Denny Indrayana Gandeng Eks Jubir KPK’.
Dalam berita itu, Febri berkomitmen akan membantu Denny Indrayana berjuang melawan korupsi dan oligarki di Kalsel.
“Ya saya akan bantu Mas Denny karena saya lihat ini memang perjuangan agar Kalsel ke depan lebih baik terutama tentang melawan korupsi dan oligarki,” kata Febri Diansyah dalam pemberitaan tersebut.
Kuasa Hukum Paslon BirinMu, Imam Satria Jati memberikan waktu 1×24 jam untuk meminta maaf.
Jika somasi ini diabaikan, maka mereka mengancam akan membuat laporan ke polisi.
Dengan dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang dilakukan Febri Diansyah.
“Kami akan melakukan laporan kepada aparat kepolisian atas dugaan penyebaran informasi hoaks yang dilakukan Febri Diansyah. Surat sendiri akan dikirim hari ini.
Mungkin diterima pada besok atau lusa. Di situ 1×24 jam berlaku sejak surat ini diterima,” ucap Imam Satria Jati kepada awak media, Kamis (24/12) sore.
Imam meminta Febri Diansyah sebagai kuasa hukum H2D untuk meminta maaf dan lebih berhati-hati.
Terlebih, proses hukum masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tak perlu diumbar ke media yang akan membangun opini publik.
“Proses penegakan hukum itu ada tempatnya. Jangan dibuka di sembarang tempat. Belum tentu masyarakat memahami. Ini yang kita tidak suka dari mereka ini,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, eks Jubir KPK Febri Diansyah membenarkan telah memberikan pernyataan tersebut.
“Benar, saya menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari komitmen saya untuk terus melawan korupsi,” ujar Febri Diansyah bereaksi.
Menurutnya, Kalsel dan setiap daerah lain membutuhkan pemimpin yang berkomitmen memberantas korupsi dan melawan oligarki.
“Saya kira semestinya tidak perlu ada yang tersinggung. Akan lebih baik jika ada pihak yang keberatan untuk maju ke MK dan saling membuktikan argumentasi hukum.”
“Karena ke depan kita semua perlu mewujudkan pemerintahan yang bersih, antikorupsi dan berkomitmen melawan oligarki, termasuk di Kalsel. Banyak hal yang perlu dilakukan ke depan,” bebernya.
Ia mengajak masyarakat Kalsel untuk bersama-sama membangun semangat melawan korupsi dan oligarki.
“Karena ini adalah kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Imam Satria Jati mengatakan pertanyaan Febri Diansyah tersebut harus diperjelas.
“Korupsi itu korupsi yang mana? Oligarki itu oligarki yang mana?,” ucap Kuasa Hukum BirinMu, Imam Satria Jati kepada awak media, Kamis (24/12) sore.
Jika korupsi, kata dia, maka harus ada putusan resmi pengadilan.
“Oligarki ini siapa yang mereka sebut? Kalau paslonnya cuma dua kan, artinya yang terkait cuma kami saja. Hal ini sangat merugikan kami,” katanya.
Ia berharap pilkada ini menunjukkan rasa santun terhadap lawan politik.
“Bukan malah menunjukkan hal-hal yang fitnah begini. Memang dia tak menunjukkan secara abstrak siapa orangnya. Namun kalau paslonnya dua, maka sudah jelas,” bebernya.
Ia meminta Febri Diansyah dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya di media massa tersebut.
“Kami akan melayangkan somasi ke Febri Diansyah agar meminta maaf dan tak lagi berbicara seperti ini. Jangan terbawa atas apa yang disampaikan Denny Indrayana.”
“Denny sudah membuat laporan ke Bawaslu Kalsel sampai banding ke Bawaslu RI, namun masih menganggap penyelenggara pemilu belum adil. Ini kan bagaimana?,” pungkasnya.
