bakabar.com, JAKARTA - Beragam ketetapan dihasilkan Rakernas Partai Golkar di Jakarta, Minggu (5/6). Salah satu yang menonjol adalah mempertahankan sistem terbuka di Pemilu 2024.
Disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, seluruh DPD dan ormas di partai berlambang pohon beringin ini sepakat menginginkan agar sistem pemilu tidak ubah.
Adapun penerapan sistem pemilu terbuka sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang setuju dengan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Terkait dengan kesepakatan tersebut, bakal calon legislatif yang dibuat secara alfabetis atau menurut abjad, akan diubah menjadi berdasarkan nomor urut.
"Nomor urut itu berbasis kepada prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Itu kriteria yang diminta," tegas Airlangga.
"Kemudian sayap pemuda dan wanita di Partai Golkar harus diberikan kesempatan. Khusus wanita, diberlakukan kuota 30 persen dan diberikan kemudahan ketika kampanye nanti," imbuhnya.
Dalam rakernas yang dihadiri seluruh DPD Golkar, juga diputuskan bahwa ketua umum diberikan mandat untuk menetapkan capres dan cawapres, serta koalisi bersama Partai Golkar.
"Seluruh pihak juga harus bertanggungjawab atas pemenangan pileg, pilpres dan pilkada. Semuanya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar," tegas Airlangga.
