bakabar.com, BANJARBARU - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Kalsel sebesar Rp31,38 triliun. Diserahkan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota se Kalsel, Rabu (7/12/2022).
Diketahui, pada APBN 2023, untuk Kalsel terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp8,12 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp23,26 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, untuk DIPA naik Rp 2,67 triliun.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin saat penyerahan DIPA dan TKD di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Setdprov Kalsel di Banjarbaru, Rabu (7/12/2022) berharap kepada para kepala daerah, bupati/wali kota/pimpinan satker/untuk segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
Paman Birin meminta pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Selanjutnya tidak lupa ia berpesan, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap kedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.
"Penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Paman Birin.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di Tahun 2023 nanti.
Bahkan secara khusus, presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja.
"Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah," tuntas Paman.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah pada kesempatan ini juga memaparkan perkembangan APBN tahun 2022 s/d 30 Nopember 2022.
Disampaikannya, realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 Nopember 2022 telah mencapai Rp26,84 triliun atau Rp93,48 persen dari pagu Rp28,72 triliun.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antaranya, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara baru dan penguatan hilirisasi industri, serta pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, lanjut dia, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
"Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Serta Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024," paparnya.
