bakabar.com, BANJARMASIN – Gelombang penolakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Kota Banjarmasin ke Banjarbaru terus mengalir.
Kali ini, masyarakat kota berjuluk Seribu Sungai itu beramai-ramai menolak pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel. Mereka bahkan membuat dukungan penolakan karena tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang (UU).
“Masyarakat tidak pernah diundang sharing pendapat, lokakarya, seminar, diskusi dan bentuk partisi masyarakat dilainnya saat pembahasan," ujar Kepala Bagian Hukum Setdakot Banjarmasin, Lukman Fadlun.
Lukman menyayangkan atas munculnya produk UU tersebut yang sangat dadakan dan seperti dipaksa-paksakan.
Pemkot Banjarmasin pun mendukung adanya pernyataan dari forum masyarakat yang dibentuk Dewan Kelurahan.
Pembentukan tersebut akibat masyarakat Banjarmasin merasa tidak ada dilibatkan termasuk Pemkot Banjarmasin dalam perencanaan.
Hal tersebut, kata dia diyakininya telah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 tentang kedaualatan rakyat. Kemudian Pasal 28 yang setiap masyarakat memiliki hak yang sama misalnya dalam pembahasan UU tersebut.
“Bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 tentang kedaualatan rakyat. Kemudian Pasal 28 yang setiap masyarakat memiliki hak,” ucapnya.
Sementara itu, warga Kelurahan Telaga Biru yang mengatasnamakan Forum Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, melalui juru bicaranya, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya tegas menolak perpindahan ibu kota provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
“Kami tegas menolak, karena selama ini kami warga Banjarmasin tidak pernah dilibatkan sama sekali terkait soal perpindahan ibu kota ke Banjarbaru,” ujar Hatta kepada bakabar.com, Kamis (17/3) siang.
Emak-Emak Se-Kelayan Tolak Pindah Ibu Kota Kalsel: Ketulahan, Ketulahan!
