bakabar.com, BANJARMASIN – Unjuk rasa yang digelar Organda di depan DPRD Kota Banjarmasin menuai perhatian lebih. Massa aksi mencari-cari Sukhrowardi dan Saut Nathan Samosir.
Dua wakil rakyat DPRD Banjarmasin itu dinilai Organda mendukung pencabutan solar subsidi. Maka, salah satu poin unjuk rasa tandingan pun menuntut Badan Kehormatan (BK) mengadili keduanya.
Massa organda menyoroti keduanya buntut orasi dalam aksi demonstrasi oleh Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di DPRD Banjarmasin, Kamis (28/7) lalu.
Belakangan, Sukhrowardi mengklarifikasi tuduhan ikut serta dalam unjuk rasa ALFI-Aptrindo. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi.
“Pertama, tidak benar saya berorasi mendukung unjuk rasa pada Kamis (28/7) itu. Saya hanya mengapresiasi langkah-langkah ALFI dalam menyampaikan aspirasi, namun tidak ada solusi,” ujarnya, Rabu siang (3/8).
Orasi, kata Sukhro, hanyalah salah satu cara baginya untuk menyampaikan aspirasi serta solusi.
“Ada banyak solusi sebenarnya di rumah rakyat. Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah kita semua harus bersatu, bahwa melonjaknya harga pokok saat ini sebab distribusi tersendat,” ujarnya.
Sementara sebab distribusi bapok tersendat salah satunya akibat sulitnya para sopir truk mendapatkan solar subdisi.
Dalam demo ALFI-Aptrindo, mediasi kemudian dilakukan. Antara perwakilan pengujuk rasa, perwakilan Polri, Pertamina, dan Pemkot, kebetulan diwakili oleh wakil wali kota. Serta unsur pimpinan dewan kota.
Dalam mediasi, aspirasi pengunjuk rasa didengar. Mereka lalu merumuskan secara bersama-sama penyelesaian jalan keluar. “Jadi, tidak ada rumusan yang berbuntut pada surat edaran (SE) Dinas Perhubungan untuk mencabut jalur khusus hingga menyulitkan para sopir truk,” beber Sukhro.
Yang kedua, Sukhro memandang bahwa anggota ALFI dan Aptrindo adalah bagian dari masyarakat sekalipun motor demonstrasi adalah Saut Nathan Samosir. Menurutnya sah-sah saja Saut berlaku demikian, dalam kapasitasnya sebagai ketua ALFI.
“Sebagai warga kota, mereka juga butuh perhatian, butuh kemudahan dalam bekerja, dan aspirasinya juga perlu didengarkan oleh anggota dewan,” kata Sukhro.
Sebagai wakil rakyat berlatar aktivis, Sukhro mengaku miris melihat ketimpangan penyaluran BBM yang dirasakan anggota ALFI.
“Maka saya sebagai anggota dewan merasa perlu bertindak. Bukan hanya berdiam diri. Jadi, apakah pantas saya disebut tidak memihak rakyat dan dianggap melanggar kode etik?” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan sopir truk juga mendemo Balai Kota Banjarmasin, Kamis (28/7). Massa aksi ALFI-Aptrindo membawa tiga tuntutan.Antara lain fungsi SPBU dikembalikan seperti semula, tidak ada jalur khusus BBM, pengawasan efektif distribusi biosolar, dan cabut subsidi BBM.
Sehari berselang, giliran ratusan massa aksi dari Organda yang menggeruduk Balai Kota dan DPRD Banjarmasin.
Para sopir truk Organda memprotes Surat Edaran (SE) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Nomor: 551.30/278/Dishub/2022 perihal Pendistribusian Bio Solar Subsidi yang intinya mengenai pencabutan jalur khusus yang diberikan kepada Organda.
Diketahui mulai Jumat tertanggal 29 Juli 2022 lalu pelayanan khusus tersebut sudah disetop oleh Pertamina. Imbasnya, para sopir Organda Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mengaku sulit untuk mendapat Biosolar.
Bantahan Saut
Saut Nathan Samosir mengaku siap mundur dari kursi DPRD jika terbukti menyalahi kode etik wakil rakyat.
"Adakah dalam tatib, kalau ada silakan tunjukkan besok saya akan mengundurkan diri, jadi tidak perlu saya dipecat. Jadi, tidak ada yang menyalahi aturan untuk permasalahan tersebut," ujar Saut, kemarin.
Saut menegaskan kehadirannya kala itu sebagai ketua ALFI/ILFA Kalsel. Bukan sebagai wakil rakyat.
"Kapolda Kalsel melalui Direktorat Intel juga menyebutkan, saya di sini sebagai penanggung jawab aksi dan ketua ALFI Kalsel, sesuai dengan surat perizinan yang kita lampirkan ke Polda dengan menggunakan kop surat ALFI," ucap ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin ini.
Saut juga menjelaskan kembali tuntutannya dalam aksi. Ia tegas menuntut pencabutan surat edaran mengenai jalur khusus untuk para sopir lantaran pembagiannya tidak adil.
Sedang tuntutan pencabutan subsidi BBM jenis solar karena selama ini pihaknya mengaku kesusahan dalam mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU.
"Bukan kami tidak pro-rakyat, tapi apa gunanya ada SPBU bio solar bersubsidi, tapi kita angkutan logistik tidak bisa mendapatkannya. Di luar kita beli sudah Rp12 sampai 15 ribu. Itulah alasan yang mendasar kami meminta pencabutan subsidi BBM jenis solar," tegasnya.
Dituding Salahgunakan Jabatan, Saut: Kalau Salah, Saya Mundur!
