bakabar.com, BANJARMASIN – Dialog antara PUPR Banjarmasin dengan tiga pemilik persil terdampak pembangunan Jembatan HKSN mengalami kebuntuan.
Pada pertemuan, Selasa (2/11), ketiga pemilik persil berupa tanah dan bangunan ngotot menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Banjarmasin.
"Harga yang kemarin, mungkin bisa beda dengan harga yang sudah ditentukan. Kalau ini tetap meminta bisa menerima dengan harga yang ditentukan oleh tim appraisal (penilai)," ujar salah satu warga, Eddy (35).
Ia mengatakan harga objek tanah yang ditawarkan oleh Dinas PUPR Banjarmasin sekitar Rp 550 juta. Sementara ukuran tanah yang dimilikinya lumayan besar, terdiri dari rumah dan toko.
Oleh karenanya, ia dengan tegas menolak tawaran dan meminta untuk mempertemukan ketiga pemilik bangunan dengan Sekdakot Banjarmasin dan tim appraisal.
Menurutnya sesuai karakteria tempat tinggalnya tersebut wajar dijual dengan harga sekitar Rp 850 juta.
Alhasil, pihaknya meminta kebijakansanaan terhadap Pemkot Banjarmasin terhadap harga lahan.
"Bisa memberikan penjelasan, kenapa toko kami dinilai seperti itu, sedangkan rumah didepan kami lebih mahal," pungkasnya.
