bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalsel bakal terus memantau kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun Bank Kalsel untuk permodalan petani maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Syukurlah pada 2023 ini, Bank Kalsel bisa meningkatkan kucuran kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp1 triliun," kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo,Sabtu (18/2)
Imam Suprastowo mengakui, petani dan pelaku UMKM kini membutuhkan bantuan permodalan agar dapat meningkatkan kegiatan usaha tani ataupun usaha kecil lainnya.
"Petani kini memerlukan tambahan dana agar pertanian yang rusak akibat terendam banjir dapat ditanami kembali," tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Apalagi alokasi KUR yang disediakan Bank Kalsel pada 2022 lalu tidak sepenuhnya bisa diserap usaha rakyat. Makanya tahun mendatang dewan bakal memantau penyaluran tersebut dan meningkatkan kinerjanya.
"Kita minta Bank Kalsel bisa meningkatkan kinerja untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat," ujar Imam Suprastowo.
Bahkan, Imam Suprastowo mengakui, turun membantu mempromosikan produk Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung kegiatan usahanya.
"KUR dari Bank Kalsel ini mudah diperoleh, bahkan persyaratannya gampang," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru ini.
Diakui, proses pencairan KUR juga mudah, dimana dari proses pengajuan hingga pencairan dananya hanya memerlukan waktu sekitar satu minggu.
"Kemudahan ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat maupun petani yang memerlukan bantuan modal," jelas Imam Suprastowo.
Namun, adanya KUR serta kemudahan yang diberikan Bank Kalsel ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. "Kita harapkan tahun ini bisa lebih digencarkan lagi," tegasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin mengatakan, Bank Kalsel pada 2023 ini meningkatkan penyaluran KUR dari Rp750 miliar menjadi Rp1 triliun.
"Ini bukti kepedulian Bank Kalsel untuk membantu permodalan petani maupun UMKM," ujarnya didampingi Imam Suprastowo dan Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim.
Fachruddin mengakui, penyaluran KUR pada 2022 belum optimal, karena dari alokasi Rp750 miliar, hanya mampu terserap sekitar Rp585 miliar, sehingga akan menggencarkan promosi kepada petani dan masyarakat. “Kita akan optimalkan penyalurkan KUR kepada masyarakat,” tambahnya.
Kendala penyalurkan KUR sendiri sebenarnya terletak pada keterlambatan aturan yang akan diterapkan dalam penyaluran KUR, sehingga pemasaran KUR terhambat, termasuk pembenahan organisasi.
"Kini sudah ada Permenko Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, yang akan menjadi rujukan bagi bank untuk menyalurkan KUR," jelas Fachruddin.
Penyalurkan KUR sendiri lebih banyak kepada sektor pertanian, dimana penyaluran terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu, namun yang terbaik justru di Kabupaten Tanah Laut.
