bakabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menindaklajuti penetapan target usulan untuk Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dalam mendorong peningkatan kas daerah.
“Saat ini keberadaan BLUD masih menjadi titik fokus bersama, bagaimana caranya mengembangkan sehingga dapat berkontribusi terhadap kas daerah,” ujarnya usai kegiatan Monitoring DPRD Kalsel oleh Komisi II di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Jumat (8/7) siang.
Selaku komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan, politisi Golkar yang kerap disapa paman Yani ini tak ingin berpuas. Ia melihat Pelabuhan Perikanan Batulicin berpotensi melebihi target.
“Tentu bisa dikembangkan seiring bergulirnya keuangan yang menjadi kas. Apa saja hal-hal menarik untuk ditarik menjadi APBD,” ucap legislatif Dapil VI Kotabaru dan Tanah Bumbu ini.
Artinya untuk meningkatkan penerimaan kas, perlu didorong dengan sejumlah pembangunan infrastruktur seiring keberadaannya yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jawabannya memang dari infrastruktur sebagai penopangnya PAD. Tentu hal tersebut harus didorong dan didukung,” ucapnya.
Dari hasil pemaparan, Pelabuhan Perikanan Batulicin, diketahui telah melakukan manuver agresif dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
“Kita ketahui APBD pemerintah daerah saat ini belum cukup mendukung. Tetapi, APBN dapat dikejar dan ada sekitar tujuh item pekerjaan yang coba kami tarik dan direalisasikan pada 2023. Secara pribadi bersyukur PP Batulicin telah melakukan gerakan cepat sehingga tinggal didorong saja lagi. Pun, ada penyertaan dana dari Pemprov Kalsel nanti akan langsung dikomunikasikan dengan Bakeuda dan Bappeda Provinisi Kalsel,” ucap paman Yani.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan sebagai bentuk peningkatan untuk penerimaan kas daerah yang sesuai dengan target perubahan adalah mengoptimalkan pelayanan publik.
“Yang jelas kami akan meningkatan pelayanan lebih optimal lagi agar PAD dapat tercapai sesuai penetapan target. Terutama beberapa item serta pengembangan kawasan pelabuhan tentu menjadi skala prioritas rencana strategis termasuk adanya UUD Nomor 23 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan yang dikelola kabupaten akan turut dikolaborasikan bersama Pemprov Kalsel,” jelasnya.
Salah satu langkah strategis, dikatakan Syarwani, lebih fokus kepada peningkatan fasilitas di pelabuhan. Mengingat target kas daerah mengalami perubahan seiring tuntutan dalam pengembangan dan perencanaan.
“Sebagai BLUD, kami juga usulkan perbaikan fasilitas yang ada baik itu rehabilitasi maupun pembangunan ke depan meskipun beberapa sudah berjalan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI) agar berpengaruh terhadap PAD,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin diberikan target Pemprov Kalsel senilai Rp400 juta dalam APBD perubahan 2022 yang sebelumnya hanya dikisaran angka Rp300 juta dalam jangka waktu satu tahun.
