bakabar.com, BANJARMASIN - Pada sejumlah daerah yang terdampak banjir di Kalsel bakal menemui masalah baru. Krisis BBM dan bahan pokok pun menghantui.
Sebab jalur distribusi BBM dan bapok sulit dijangkau.
Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi mendesak pemerintah mengamankan jalur distribusi. Tujuannya, agar kebutuhan pokok tak dirasakan para korban banjir.
Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi. Foto-Istimewa
"Sekarang beras hingga BBM harganya naik di warung-warung eceran,” kata Firman, anggota Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kalsel, Selasa (23/1).
Politisi asal Kabupaten Tabalong itu mengatakan, pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi.
Dia menyarankan agar akses alternatif yang digunakan untuk menghindari jembatan putus di Mataraman dan Kapuh tersebut dapat digunakan untuk distribusi sembako dan BBM pada jam tertentu. Tentu, ujarnya, pengawalan dari aparat diperlukan untuk kelancaran pendistribusian kebutuhan pokok.
"Terendamnya sejumlah ruas jalan trans Kalimantan saat puncak banjir sekitar 14 - 18 Januari 2021 lalu ditambah putusnya jembatan di Mataraman, Kabupaten Banjar dan Kapuh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup mengganggu distribusi bahan pokok dan BBM yang biasanya disuplai dari Banjarmasin," jelasnya.
Satu sisi, kelangkaan BBM dan pasokan sembako ini juga mempengaruhi kecepatan penanggulangan bencana di HST, yang menurut Firman menjadi daerah dengan dampak banjir bandang terberat dalam bencana kali ini.
"Pergerakan tim penanggulangan bencana, baik pemerintah mau relawan akan sangat dipengaruhi ketersediaan BBM dan sembako di hulu sungai,” imbuhnya.
Sementara kelangkaan bahan pokok tidak hanya disebabkan oleh akses jalan yang putus. Pembelian sembako secara besar-besaran oleh donatur dan relawan untuk disumbangkan ke korban bencana menjadi alasan kelangkaan bahan pokok.
Makanya berharap langkah mengatasi masalah ini dapat segera diambil.
