bakabar.com, JAKARTA - Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Muhammad Hatta memanggil dua kader partai beringin yang menghembuskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Bola liar Munaslub bahkan dikabarkan hendak menggeser posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan bakal calon presiden (bacapres). Kedua kader yang dipanggil yakni Ketua Umum DPN SOKSI, Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam.
"Hari ini pemanggilan Lawrence dan besok, Selasa (18/7) untuk Ridwan Hisjam," kata Hatta, Senin (17/7).
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Tak Ada Rencana Munaslub Partai Golkar!
Hatta menerangkan bahwa Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Lawrence dicecar sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.
Lawrence juga dipersilakan membeberkan sejumlah alasan mengembuskan Munaslub Partai Golkar.
"Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik," katanya menegaskan.
Dewan Etik, kata dia, memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Dewan etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.
Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
Baca Juga: Anak Agung Laksono Bantah Isu Munaslub Golkar Singkirkan Airlangga
Menurut dia, Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan menggulirkan wacana munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
"Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan," jelasnya.
Selanjutnya, pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam bakal dilakukan Selasa (18/7) besok.
Ridwan menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal Munaslub Golkar.
