bakabar.com, BANJARMASIN – Ada yang menarik dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019 yang disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam rapat paripurana yang digelar di Gedung DPRD, Banjarmasin, Kamis (23/4).
Paman Birin, begitu gubernur dikenal, menyampaikan bahwa angka kemisikan 2019 berhasil ditekan, menjadi 4,47 persen.
Angka ini hanya turun 0,07 persen jika dibanding tahun 2018.
Meski begitu, Paman Birin menilai kinerja itu sudah baik, karena di bawah rata-rata nasional.
“Angka kemiskinan turun dari 4,54 persen di tahun 2018. Menjadi 4,47 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan kita jauh berada dibawah rata-rata nasional,” katanya dihadapan anggota DPRD.
Mendengar itu, anggota DPRD mengapreasi kinerja Paman Birin dan jajaran.
Meski begitu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lufi Saifuddin mewanti-wanti lagi soal bertambahnya orang miskin baru pasca Covid-19.
“Justru ini tahun yang lalu ya. Sebelum adanya Covid-19, kita mengalami penurunan angka kemiskinan. Tapi saat ini, saya meyakini angka kemiskinan justru akan naik,” kata Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.
Lutfi menjelaskan, akibat perekonomian yang kini pertumbuhannya nol, atau bahkan negatif, jumlah masyarakat miskin juga akan bertambah.
Ditambah lagi, banyak pula perusahaan yang melakukan PHK sepihak. Ini mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan kemungkinan meningkat.
“Ke depan kita akan menghadapi ledakan orang miskin baru. Yang mana ini dari teman-teman yang kena PHK atau mungkin orang yang usahannya tidak bisa ‘survive’ akibat Covid-19,” tegas Lutfi.
Lutfi menggaris bawahi, tugas pemerintah daerah yang bisa dilakukan untuk menanggulangani ini adalah dengan data.
Pemprov mestinya, tekan Lutfi, harus punya data pasti jumlah pekerja non formal di Kalsel. Data itu dapat dihimpun dari tingkat RT, tepat di mana tempat warga itu tinggal.
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
