bakabar.com, JAKARTA – Dua pimpinan MPR dari fraksi Demokrat dan PKB beda suara soal usulan kompleks parlemen dijadikan rumah sakit darurat virus Covid-19 di tengah lonjakan kasus saat ini. Demokrat mendukung, sementara PKB menilai tidak tepat.
Wakil Ketua MPR dari Demokrat Syarief Hasan mendukung parlemen dijadikan rumah sakit darurat karena masyarakat semakin sulit mendapat perawatan. Kegiatan rapat DPR dan MPR pun bisa dilakukan via internet.
“Akibat membludaknya kenaikan kasus Covid-19 membuat RS-RS semakin kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Karena itu, kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan Gedung DPR/MPR RI sebagai RS darurat,” kata Syarief mengutip Antara, Minggu (11/7).
Syarief mengatakan partainya kerap mendapat keluhan dari masyarakat yang positif Covid-19 namun sulit mendapat perawatan di rumah sakit. Itu terjadi karena tak sedikit rumah sakit yang telah penuh di berbagai daerah.
“Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia, karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai tidak tepat jika kompleks parlemen dijadikan rumah sakit darurat Covid-19. Dia menyebut kompleks parlemen merupakan perkantoran, sehingga tidak cocok dijadikan rumah sakit.
“Usulan itu kurang tepat karena Gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja dan fasilitasnya kurang layak dan memadai,” kata Jazilul, di Jakarta, Minggu.
Dia menghargai usulan halaman Kompleks Parlemen menjadi RS Darurat Covid-19. Namun, masih banyak cara yang bisa dilakukan parlemen dalam mendukung upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
Jazilul lebih setuju jika Gelora Bung Karno yang dijadikan rumah sakit darurat.
“Namun hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS Darurat Covid-19. Selain karena lahannya lebih luas, juga lebih steril dari lalu lintas orang bekerja,” ujarnya.
