bakabar.com, JAKARTA – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut terpaan isu dugaan pelanggaran HAM berat terhadap Prabowo Subianto merupakan isu yang usang.
Pelanggaran HAM dinilai menjadi isu rutin yang dialamatkan ke Prabowo tatkala berlaga di Pilpres.
“Itu isu usang setiap perhelatan pemilu yang semakin ke sini masyarakat kita dan publik kita semakin tercerdaskan,” kata Kamhar kepada bakabar.com, Rabu (25/10).
Baca Juga: KontraS: Nama Prabowo Masuk Dokumen Pelanggaran HAM
Menurutnya, masyarakat juga semakin kritis serta tahu cara memilah dan membedakan mana yang hoaks atau fakta dan fitnah atau kebenaran.
Kamhar menyebut, Partai Demokrat tidak terganggu dengan isu-isu semacam itu karena sudah menjadi rutinitas yang hanya menggantung untuk menyerang.
Selain sering mendengar dugaan kasus HAM yang menjerat Prabowo, ia juga sering mendengar kabar terkait dengan rapor merah Gibran Rakabuming Raka mengentaskan kemiskinan di Solo.
Baca Juga: Gibran Tak Mampu Upayakan Aspirasi Krisis Rumah Warga Solo
“Tidak ada kerja-kerja pembangunan, baik di bidang ekonomi dan bidang lainnya, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang instan atau dalam hitungan waktu yang singkat,” ujarnya.
Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Solo butuh proses. “Kami lihat trennya. Ada peningkatan, perbaikan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan ada pertumbuhan ekonomi. Itu yang terbaca selama dua tahun lebih di Kota Solo,” tuturnya.
Baca Juga: PKS Tuding Gibran Gagal Lenyapkan Kemiskinan Warga Solo
Tren tersebut, kata Kamhar, menjadi modal penting. Tinggal dalam konteks yang lebih besar untuk bisa dimaksimalkan.
Di sisi lain, Gibran punya kelebihan sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya dapat membuat Gibran memiliki lingkungan yang memadai untuk upgrade kemampuan dari skala lokal ke nasional.
