bakabar.com, BANJARMASIN - Puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Banjarmasin, Jumat (1/9).
Aksi mereka lakukan untuk mempertanyakan mengenai adanya dugaan tindakan KKN untuk proyek pengadaan lahan di kawasan Basirih dan Trisakti Banjarmasin pada tahun 2022/2023.
Namun demikian, pengunjuk rasa belum bisa menunjukan bukti kuat perihal adanya dugaan pelanggaran tersebut kepada sejumlah anggota dewan yang menemui.
Ketua LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini mengakui hanya menduga lantaran belum memiliki bukti kuat dugaan intervensi DPRD Banjarmasin dan keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) dalam pembelian lahan diduga milik oknum anggota DPRD oleh pihak Pemerintah Kota.
"Mungkin mulai hari ini saya akan mengumpulkan bukti-bukti. Pertama bukti ini bukan dari pesan Whatsapp, tapi bukti dari dinas terkait seperti DLH dan keuangan serta aset. Pengadaan lahan apakah anggaran sudah dikeluarkan atau ada item yang benar-benar sudah dianggarkan," katanya kepada awak media, usai demo.
Husaini mengatakan, proyek pembelian lahan milik oknum anggota DPRD Banjarmasin oleh Pemkot itu diduga terindikasi KKN.
Di sisi lain juga ia mempertanyakan adanya tim appraisal Independen yang bertugas menilai harga tanah milik warga secara pantas dan wajar untuk kepentingan pembangunan daerah.
Saat ditanya awak media, apakah tim appraisal diduga ikut terlibat dalam dugaan itu, dia tak berani menyimpulkan.
"Saya tidak bisa menjustifikasi," ucapnya.
Namun, berdasarkan keterangan dari WhatsApp dan informasi dari salah satu anggota dewan yang lain, lanjut Husaini, ada tudingan lain yaitu menikmati uang dalam proses penganggaran lahan.
"Bahkan ada dugaan menikmati uang dalam penganggaran, saya juga mencari informasi dengan anggota DPRD yang lain," tudingnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnoor Ali, menanggapi protes itu dan menampung aspirasi mereka.
"Kami terima aspirasi kalian dan akan tetap ditindak lanjuti. Kami tidak menerima aspirasi begitu saja tanpa ada tindak lanjut," ucap Matnoor saat menghadapi belasan pendemo.
Dia juga berterima kasih telah memberikan masukan dan akan melakukan kroscek kebenaran terhadap informasi tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi meminta agar pengunjuk rasa bisa menyampaikan bukti yang kuat atas dugaan mereka tersebut, mengingat telah mengaitkan persoalan ini kepada Banggar DPRD Banjarmasin.
"Harus ada bukti juga, jika nanti terbukti mungkin itu hanya oknum. Jangan ragu-ragu melaporkan ini ke KPK jika ini terbukti dan kalau memang buktinya ada," ujarnya.
Dirinya juga menekankan bahwa DPRD Kota Banjarmasin terus bekerja dengan baik dan lurus.
"Namun jika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kelembagaan ini, kami tidak bisa antisipasi karena kita tidak bisa mengatur orang per orang," tutupnya.
