bakabar.com, BANJARMASIN - Rencana ribuan buruh melakukan aksi ke DPRD Kalsel tak diizinkan Kepolisian. Walau demikian organisasi buruh tetap bakal sampaikan aspirasi lewat audensi.
“Besok, kami akan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalsel untuk audiensi,” kata Perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto, Selasa (21/4).
Soal tuntutan, Yoeyoen menyebut masih meminta anggota DPRD Kalsel mendesak DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law.
“Kami buruh di Banua tetap menolak Omnibus Law dan menghentikan pembahasan di DPR RI,” tegasnya.
Meski tidak melakukan aksi turun kejalan, para perwakilan buruh akan bertatap muka dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Dia menjelaskan, pembatalan aksi ke jalan lantaran virus Corona yang kini mewabah. Pihaknya pun siap mendukung upaya lain pemerintah untuk memberantas Covid-19 di Kalsel.
Selain mempertimbangkan keamanan soal Covid-19, pastinya rencana aksi para buruh juga tidak mendapat izin dari aparat kepolisian.
“Sebelumnya kita, para ketua organisasi buruh juga selalu berkomunikasi dengan Kapolres, Badan Intelejen Negara dan lainya, terkait aksi ini,” sambungnya.
Meski batal mengelar aksi besar-besaran pihaknya juga meminta Pemerintah memalui gugus tugas memantau keadaan para buruh yang saat ini masih bekerja
Tak hanya ratusan, tapi ada ribuan buruh yang saat ini masih aktif di berbagai perusahaan di Kalsel
“Kita juga meminta gugus tugas, memonitoring keberadaan teman-teman yang masih bekerja. Tidak hanya ratusan tapi juga ribuan,” Katanya.
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif
