bakabar.com, BANJARMASIN – Pemilu 2019 telah usai. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf keluar sebagai pemenang di kontestasi lima tahunan itu.
Pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), beredar nama-nama calon menteri dalam kabinet 2019-2024. Dari banyak nama itu, tak satupun muncul sosok putra Banua.
Baca Juga: Mardani H Maming: Ibu Mega Beri Kesempatan Kaum Milenial Berpolitik
Demi pemerataan pembangunan, masyarakat Kalsel tentu saja ingin melihat putera asli daerah bisa duduk di kursi empuk menteri. Namun, seberapa besar pentingnya untuk Jokowi melirik mereka?
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM Samahudin Muharram menilai keberadaan ‘Orang Banua’ sebagai representasi dari masyarakat Kalimantan di kabinet mendatang sangat penting.
Kalimantan adalah wilayah Indonesia yang terluas di antara pulau-pulau lainnya yang ada di negeri ini, dengan sumber daya alam melimpah. Keberadaan mereka bisa menjadi nilai tawar kepada Jokowi melancarkan pembangunan di Banua.
“Kalimantan sebenarnya mempunyai SDM yang juga memiliki daya saing,” ucap mantan Ketua KPU Kalsel ini kepada bakabar.com, Kamis (11/7).
Beberapa tokoh di Kalsel dinilai berkompeten menjadi seorang pembantu presiden. Sebut saja, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel Mardani H Maming, Zairullah Azhar, dan tentunya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia Mardani H Maming mendampingi Presiden Joko Widodo. Foto-Istimewa
Khusus Mardani, tergabung dalam Tim Kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, ia dikenal memiliki sederet pengalaman di pemerintahan. Mulai dari Bupati Tanah Bumbu dua periode, yang hingga kini dipercaya menjabat ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Kabupaten Indonesia atau Apkasi.
Pria yang dinobatkan Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai Bupati Termuda di Indonesia karena terpilih di usia 28 tahun itu kini mencoba menekuni karir di bidang usaha. Hasilnya, CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69 - dua perusahaan holding yang membawahi 35 anak perusahaan mulai dari pertambangan mineral, terminal dan pelabuhan khusus batu bara, pengelolaan jalan hauling, underpass, transportasi pertambangan, penyewaan alat berat, penyediaan armada kapal, properti hingga perkebunan - itu menempati posisi teratas polling bursa calon ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Kiprah Zairullah Azhar sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu juga tak kalah menterengnya. Dianggap sukses membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalsel, ia pernah mendapatkan penghargaan khusus dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar.
Oleh sebab itu, pertimbangan di atas harus Jokowi ke depankan, mengingat penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Terlebih tokoh-tokoh yang dimaksud juga berlatarbelakang partai politik,” tegasnya.
Selain itu, sambung dia, pemerataan pembangunan dan representasi daerah harus menjadi salah satu dasar pertimbangan presiden dalam penyusunan kabinet.
Presiden mestinya memiliki political will untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam artian, bukan lagi melihat dari segi politis, seperti halnya hasil Pemilu 2019 kemarin.
Apabila Presiden menunjuk menteri berdasarkan pertimbangan hasil pemilu, diyakini bakal menggerus kepercayaan publik pada pemerintahan nanti.
“Di periode kedua ini, Jokowi harus berani mengambil orang-orang daerah yang punya kualitas dan mengetahui situasi pembangunan di daerah,” tandasnya.
Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM Taufik Arbain, sudah sejak lama Kalsel bukan menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. Karena tak memiliki jumlah massa yang besar dalam politik elektoral dibanding Jawa dan Sumatera.
Lain lagi dengan Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM lainnya, yakni Pathurrahman Kurnain.
Kalsel seakan di-anaktirikan dilihat dari segi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang hanya mencapai Rp6,3 Triliun.
Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai triliunan, Kalsel hanya dijatah Rp6,3 Triliun atau setara 0,1 persen saja. Padahal Bumi Lambung Mangkurat merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar.
Pasca-diskusi meja bundar di Kalsel Mei lalu, Ia bahkan menyarankan para calon presiden membuat konsepsi kabinet atau kabinet bayangan. Tujuannya agar masyarakat melihat secara terbuka berapa jumlah orang asal Kalsel yang berkesempatan menjadi seorang menteri, sebelum menentukan pilihan mereka.
Asal tahu saja, sejauh ini Kalsel setidaknya memiliki empat program yang telah disepakati masuk dalam proyek proyek strategis nasional (PSN), namun terkatung-katung realisasinya.
Seperti Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Industri Jorong, Bandara Syamsudin Noor dan Bendungan. Tak ketinggalan, ada pula Kereta Api (KA) Trans Kalimantan rute Tabalong-Banjarmasin. Megaproyek senilai Rp17 triliun ini bahan dijanjikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Banua, dalam kampanye akbar di Stadion 17 Mei, Rabu 27 Maret 2019. Selain KA, ada juga megaproyek tol Banjarbaru-Batulicin, dan Jembatan Pulau Laut.
Baca Juga: Jokowi-KH Ma'ruf Amin Diharapkan Tetap Lanjutkan Pembangunan Infrastukur
Ya, keberadaan putra daerah di kabinet pemerintahan mendatang bisa jadi nilai tawar guna menjawab problema di daerah, salah satunya soal pembangunan tadi.
Reporter: Muhammad RobbyEditor: Fariz Fadhillah
