bakabar.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bersiap menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp7,8 trliun yang berasal dari APBN. Pembagian Bansos bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi.
Selain itu, Kemenkeu berencana membagikan bansos dalam bentuk non-tunai. Tujuannya untuk menekan harga pada beberapa komoditas di tingkat produsen.
“Caranya kita akan membagikan beras secara garis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat,” ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
Beras tersebut akan disalurkan oleh Bulog kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemenkeu telah mencatat sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data DTKS.
Baca Juga: Jokowi Bagikan Bansos hingga Sertifikat Tanah di Blora Jateng
Pemerintah juga berencana untuk menyalurkan bantuan berupa pembagian telur ayam kepada keluarga yang memiliki balita berpotensi stunting. Penerima bantuan protein tersebut akan dibagikan kepada 2,1 juta keluarga yang terdaftar dalam data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam telur, termasuk distribusinya sekitar Rp460 miliar,” terang Isa.
Penyaluran bantuan protein untuk keluarga stunting, nantinya akan disalurkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga: Bulan Ramadan, Pemerintah Siapkan Bansos Untuk PKH
“Pembagian telur ayam diberikan selama tiga bulan dimulai dari Maret sampai dengan Mei,” katanya.
Lebih lanjut, Isa menyampaikan, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras hingga telur ayam saat Ramadan dan Lebaran mulai disalurkan pada Maret ini. Adapun untuk beras sendiri sudah tersedia di Perum Bulog.