bakabar.com, BANJARMASIN - Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan defisit Rp 200 miliar. Akibatnya banyak program tak terealisasi, termasuk pokok pikiran (pokir) wakil rakyat.
Fakta itu diungkapkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar usai rapat anggaran dengan DPRD Kalsel.
Roy bilang, untuk tahun ini anggaran sudah kurang Rp 200 miliar. Duit itu dipakai untuk membayar refocusing Covid-19, seperti misalnya pembayaran upah nakes di Kalsel Rp 90 miliar, kemudian Personel Pendanaan sarana Prasaran dan Dokumen (P3D) Rp 53 miliar dan menutupi kekurangan Silpa Kalsel.
“Anggaran yang ada saja defisit, untuk yang Pokir, ya kita lihat lagi,” kata Roy.
Artinya pemerintah belum bisa mengabulkan permintaan masyarakat lewat Pokir DPRD Kalsel tahun ini.
Kendati demikian, Roy menegaskan akan menyesuaikan kemampuan daerah untuk mengabulkan Pokir dari 55 anggota DPRD Kalsel.
Hal itu mendapat tanggapan yang beragam dari anggota DPRD Kalsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel Rosehan NB menagih janji Pokir kepada Pemprov Kalsel lewat Kepala Bappeda Kalsel.
“Janjinya satu minggu, sekarang sudah enam minggu berlalu tidak ada kepastian. Padahal Pokir itu hasil aspirasi masyarakat saat reses dewan. Kita ditagih realisasinya oleh warga saat ke daerah pemilihan,” ujar Rosehan.
Menurutnya, dewan merasa malu lantaran aspirasi yang disampaikan pada anggota dewan tak kunjung direalisasikan. Hal itu lah yang kemudian membuat masyarakat kurang percaya dengan para dewan.
Sementara anggota Fraksi Gerindra DPRD Kalsel H M Lutfi Saifuddin menegaskan, Pokir yang disampaikan bukan merupakan keinginan pribadi anggota dewan tapi keluar langsung dari mulut masyarakat.
“Pemerintah masih melihat, pokok pikiran Wakil rakyat itu merupakan pikiran pribadi Wakil rakyat padahal bukan, itu murni dari masyarakat,” kata Lutfi kepada bakabar.com
Dia menilai dewan lewat Badan Anggaran bisa saja merubah prioritas pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Berbeda dengan yang lain ketua DPRD Kalsel H Supian HK justru memaklumi kondisi keuangan Pemprov Kalsel pada masa sekarang, yang mana masih dalam suasana pandemi Covid-19.
“Diutamakan Pokir yang prioritas terlebih dahulu,” ucapnya.
Supian menjelaskan program kerja yang tidak bisa ditunda, harus segera dilaksanakan dan jangan sampai mengalami gangguan.
“Kita harus sinergikan anggaran, baik dari kabupaten kota, provinsi dan pusat. Utamakan program prioritas,” katanya usai rapat Badan Anggaran dengan jajaran Pemprov Kalsel.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana awal tahun lalu melaporkan ada 1.099 pokok pikiran yang diserap Wakil rakyat saat Reses. Pokir itu kemudian diusulkan dalam RPJMD Kalsel.
